Kampiunnews|Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan gizi yang merata. Program yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan, sebagai bagian dari strategi besar pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Program MBG akan menjadi program dengan penyerapan anggaran tercepat pada kuartal I 2026. Keyakinan tersebut didasarkan pada fakta bahwa program MBG tetap berjalan meskipun sekolah memasuki masa libur panjang.
“Dugaan saya MBG lah. Sudah belanja dia pasti, dia sudah belanja banyak,” ujar Purbaya usai Konferensi Pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Secara umum, pelaksanaan MBG tetap berlangsung selama masa libur sekolah guna menjamin kebutuhan nutrisi anak. Meski demikian, Badan Gizi Nasional sempat menghentikan sementara operasional program pada awal Januari 2026 untuk keperluan evaluasi dan penyempurnaan sistem pelaksanaan.
Dengan berakhirnya masa liburan akhir tahun, pemerintah menilai belanja MBG akan kembali berjalan optimal seiring dimulainya kembali aktivitas sekolah dan distribusi makanan bergizi.
“Tapi yang saya yakin MBG sudah duluan (belanja), sudah jalan kan sekolahnya,” tambah Menkeu.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan bahwa hingga 31 Desember 2025, Program MBG telah menyerap anggaran sebesar Rp51,5 triliun atau setara 72,5 persen dari total pagu Rp71 triliun dalam APBN 2025. Dari jumlah tersebut, nilai manfaat yang langsung diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun.
Anggaran tersebut disalurkan untuk penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil dan menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Secara kumulatif, jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima yang tersebar di 38 provinsi.
Dari sisi pelaksanaan, program MBG melibatkan 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 789.319 orang, sehingga turut memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran usaha lokal.
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk kelanjutan program MBG. Dari jumlah tersebut, Rp268 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga, khususnya Badan Gizi Nasional, sementara Rp67 triliun atau sekitar 20 persen dicadangkan sebagai buffer fiskal.
Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada September 2025, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional. Sementara 4,6 persen atau Rp12,4 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
Berdasarkan fungsi anggaran, 83,4 persen dialokasikan untuk fungsi pendidikan senilai Rp223,5 triliun, 9,2 persen untuk fungsi kesehatan sebesar Rp24,7 triliun, dan 7,4 persen untuk fungsi ekonomi senilai Rp19,7 triliun. Dari sisi jenis belanja, 97,7 persen merupakan belanja barang, 1,4 persen belanja pegawai, dan 0,9 persen belanja modal.
“Jika dikategorikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional, maka 2,9 persen itu operasional, sementara 97,1 persen non-operasional,” ujar Dadan.
Meski menunjukkan progres signifikan, pemerintah mengakui Program MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas SPPG di beberapa daerah, kebutuhan peningkatan kualitas distribusi dan pengawasan gizi, serta penyempurnaan mekanisme evaluasi agar penyaluran manfaat lebih tepat sasaran. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas program sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.