Kampiunnews|Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi dan akselerasi investasi nasional. Proyek bernilai strategis ini diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di pasar energi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas berbagai hambatan PSN Onshore LNG Abadi Masela di Jakarta, Selasa (24/2). Menkeu menegaskan bahwa forum tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti aduan dunia usaha melalui kanal debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” kata Menkeu.
Sejak 1998, INPEX memperoleh hak pengelolaan Blok Masela di Maluku. PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi nasional melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan progres proyek sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah. Percepatan realisasi PSN ini dinilai memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai awal 2027. Proyek juga mencatat kemajuan berarti dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.
Dari sisi pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan terkoordinasi. Fokus utama mencakup peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif dan penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial. Selain itu, perhatian diberikan pada pengamanan dan kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah akan menangani isu-isu tersebut secara komprehensif dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan. Pendekatan yang ditempuh meliputi percepatan penyelesaian aspek perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
Hingga 24 Februari 2026, tercatat 92 aduan masuk melalui kanal debottlenecking. Lebih dari separuhnya sebanyak 46 aduan telah disidangkan dan ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel oleh Satgas P2SP. Aduan tersebut mencakup beragam sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan klasifikasi HS code impor.
Menutup sidang, Menkeu menegaskan pentingnya keberlanjutan forum debottlenecking dalam menjaga sentimen positif dunia usaha.
“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun juga membangun kepercayaan dan sentimen positif yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” ujar Menkeu.