Kampiunnews|Jakarta – Sebagai development finance institution milik negara, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) terus memainkan peran strategis dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional selama 17 tahun terakhir. Melalui berbagai skema inovatif, PT SMI hadir sebagai instrumen fiskal pemerintah untuk memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan tanpa membebani stabilitas APBN maupun APBD.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan tiga poin instruksi strategis bagi PT SMI agar semakin memperkuat mandatnya sebagai alat kebijakan fiskal negara. Ia menegaskan bahwa PT SMI bukan sekadar perusahaan pembiayaan, melainkan instrumen strategis negara yang menjaga kesinambungan pembangunan.
“Ketika ada daerah yang terdampak bencana misalnya PT SMI hadir melakukan restrukturisasi agar APBD tidak kolaps. Ketika transisi energi harus berjalan tanpa membebani fiskal APBN, PT SMI melakukan blended finance, pembiayaan blending. Itulah fungsi negara hadir melalui PT SMI,” ujar Wamenkeu di Jakarta, Kamis (26/2).
Memasuki usia ke-17, Wamenkeu menekankan pentingnya rekam jejak yang jelas serta mandat yang tegas dalam setiap pembiayaan. Ia meminta agar setiap proyek yang dibiayai memiliki kerangka dampak yang terukur dan konkret. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari serapan anggaran atau penyelesaian proyek, melainkan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Terkait penguatan green portfolio, Wamenkeu mengingatkan bahwa label “hijau” tidak boleh sekadar kosmetik. Proyek energi terbarukan harus memiliki struktur keuangan yang solid agar tidak memunculkan risiko baru di kemudian hari. Ia mendorong optimalisasi skema blended finance yang mengombinasikan pendanaan komersial dan konsesional, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur sosial dan transisi energi.
Poin ketiga yang menjadi sorotan adalah tata kelola (governance). Hal ini semakin krusial seiring rencana penerbitan Obligasi Ritel Infrastruktur SMI (ORIS) tahun ini. Karena instrumen tersebut melibatkan partisipasi publik, transparansi dan disiplin tata kelola harus diperkuat guna menjaga kepercayaan masyarakat.
“Begitu kepercayaan goyah, semuanya akan runtuh. Jika tata kelola longgar, seluruh capaian selama 17 tahun bisa hilang seketika,” tegas Juda Agung.
Wamenkeu berharap PT SMI terus memperkuat perannya sebagai katalis pembangunan nasional dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia di masa depan.