Kampiunnews|Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memutuskan untuk menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di Pelabuhan Batam sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas iklim investasi, industri, dan perdagangan di kawasan khusus tersebut.
Keputusan penundaan tersebut diambil atas arahan langsung Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra. Kebijakan ini lahir setelah mendengarkan masukan dari dunia usaha serta mempertimbangkan pentingnya menjaga daya saing Batam sebagai kawasan investasi, industri, dan perdagangan yang kompetitif.
Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Francis, menegaskan bahwa penundaan ini bukan berarti mengabaikan modernisasi layanan kepelabuhanan. Sebaliknya, langkah ini diambil agar implementasi kebijakan tarif ke depan dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan nilai tambah yang konkret bagi para pengguna jasa.
“BP Batam ingin memastikan bahwa modernisasi tarif harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas layanan. Setiap penyesuaian biaya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, proporsional, dan berdampak langsung pada efisiensi di lapangan,” ujar Fary dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (11/6/2026) di Marketing Center BP Batam.
Menurut Fary, daya tarik investasi Batam saat ini sedang berada pada momentum positif yang harus terus dipertahankan. Daya saing Batam tidak hanya bertumpu pada lokasi yang strategis, insentif fiskal, atau kemudahan perizinan semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh prediktabilitas dan efisiensi biaya logistik.
BP Batam menilai bahwa biaya logistik merupakan salah satu variabel paling krusial dalam pengambilan keputusan investasi. Beban biaya yang ditanggung oleh pelaku usaha tidak hanya bersumber dari satu komponen tarif resmi saja, melainkan akumulasi dari layanan terminal, jasa forwarding, pengangkutan (trucking), pengurusan dokumen, biaya sewa gudang (storage), hingga biaya keterlambatan seperti demurrage dan detention.
“Oleh karena itu, fokus kita tidak sekadar melihat besaran tarif resmi, tetapi bagaimana struktur biaya tersebut didistribusikan dari hulu ke hilir. Jangan sampai ada pembebanan tersembunyi yang tidak proporsional dan memberatkan pengguna jasa,” tambah Fary.
Kebijakan responsif yang diambil oleh BP Batam ini pun langsung mendapat respons positif dari komunitas bisnis lokal.