Kampiunnews|Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, hilirisasi dan peningkatan investasi menjadi salah satu agenda utama pembangunan ekonomi nasional. Namun, di balik pertumbuhan investasi dan ekspansi industri, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di daerah penghasil sumber daya alam.
Benyamin Patondok, Wakil Ketua Umum Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Bidang Bisnis dan Investasi, menyoroti pentingnya mengevaluasi hilirisasi secara menyeluruh. Keberhasilan ekonomi, menurut perspektif yang ia dorong, tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk, nilai ekspor, atau jumlah proyek yang diresmikan, tetapi juga dari penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan pengusaha lokal, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan.
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Investasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun, sedangkan investasi di luar Pulau Jawa tercatat Rp507,8 triliun atau 50,2 persen dari total realisasi.
Capaian ini menunjukkan besarnya potensi hilirisasi untuk memperkuat industri nasional. Peresmian dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik di kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada 8 Oktober 2026, juga menandai perkembangan pengolahan sumber daya alam menuju produk bernilai tambah.
Meski demikian, realisasi investasi semester pertama baru sekitar 49,5 persen dari target nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Pemerintah masih perlu mempercepat realisasi proyek, menjaga kepastian hukum, dan menyelesaikan hambatan investasi. Pada saat yang sama, kualitas investasi harus menjadi perhatian agar pertumbuhan modal benar-benar menghasilkan pekerjaan produktif dan memperkuat perekonomian nasional.
Bagi Benyamin dan GEKIRA, tantangan mendasarnya adalah memastikan industri besar terhubung dengan pengusaha nasional, UMKM, dan tenaga kerja daerah. Perusahaan lokal perlu memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk masuk ke rantai pasok, menyediakan barang dan jasa, serta membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan industri besar.
Hilirisasi tidak boleh berhenti pada peningkatan nilai ekspor, tetapi harus menciptakan nilai ekonomi yang tinggal di dalam negeri dan dirasakan masyarakat setempat.
Pertumbuhan Harus Sejalan dengan Kelestarian
Maluku Utara menjadi salah satu contoh penting dalam evaluasi hilirisasi. Pengembangan industri nikel telah mendorong produksi berbagai produk olahan, seperti feronikel, nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), dan nickel sulfate. Namun, pertumbuhan industri tersebut perlu diikuti pemerataan peluang usaha, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, dan penguatan infrastruktur daerah.
Persoalan lain muncul di Sulawesi, tempat ekspansi pertambangan dan industri nikel turut memunculkan kekhawatiran terhadap deforestasi, limbah industri, penggunaan energi berbasis batu bara, serta dampak kesehatan dan sosial bagi masyarakat sekitar.
Dalam 2 tahun terakhir saja terbit 574 izin tambang baru di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Informasi juga menyoroti alih fungsi kawasan hutan, potensi tumpang tindih konsesi dengan habitat satwa endemik, serta besarnya limbah dan penggunaan PLTU captive untuk menopang industri smelter.
Angka-angka tersebut perlu ditelaah berdasarkan sumber, periode, dan metodologi masing-masing. Namun, persoalan lingkungan yang disorot tetap menegaskan pentingnya pengawasan pertambangan dan industri secara transparan serta berbasis data.
Dalam perspektif bisnis dan investasi, perlindungan lingkungan bukan penghambat pembangunan, melainkan bagian dari kepastian usaha jangka panjang. Pemerintah perlu memperketat pengawasan izin, memastikan pengelolaan limbah memenuhi standar, menindak pelanggaran, serta mendorong penggunaan energi yang lebih bersih.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri tidak hanya menanggung risiko, tetapi memperoleh manfaat melalui pekerjaan layak, kesempatan berusaha, akses pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur.
Lima Agenda Perbaikan
Untuk mengubah pertumbuhan investasi menjadi kesejahteraan yang lebih merata, menurut Benyamin, terdapat lima agenda yang perlu diperkuat pemerintahan Prabowo–Gibran.
Pertama, meningkatkan kualitas lapangan kerja melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi agar tenaga kerja Indonesia mampu mengisi posisi dengan keterampilan dan nilai tambah lebih tinggi.
Kedua, memperluas keterlibatan pengusaha lokal dan UMKM melalui akses kemitraan, pembiayaan, teknologi, dan rantai pasok industri nasional.
Ketiga, memperluas hilirisasi ke sektor nonpertambangan, seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan energi, agar peluang ekonomi tidak terlalu bergantung pada komoditas mineral.
Keempat, memperkuat pengawasan lingkungan dan tata kelola industri melalui penegakan hukum, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta transisi menuju energi yang lebih bersih.
Kelima, memastikan pemerataan manfaat pembangunan dengan memperkuat infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, serta kapasitas pemerintah daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kompetitif.
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, pertumbuhan investasi dan perkembangan hilirisasi merupakan modal penting bagi transformasi ekonomi nasional. Namun, keberlanjutan agenda tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan bahwa pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan usaha, peningkatan kualitas pekerjaan, dan perlindungan lingkungan.
Sorotan Benyamin Patondok menempatkan persoalan tersebut sebagai pekerjaan penting dalam evaluasi pembangunan. Pemerintah perlu menjaga momentum investasi sekaligus memperbaiki kualitas dan distribusi manfaatnya.
Pada akhirnya, keberhasilan hilirisasi bukan hanya ketika Indonesia mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi, melainkan ketika pengusaha nasional semakin kuat, tenaga kerja semakin sejahtera, masyarakat daerah memperoleh manfaat nyata, dan lingkungan tetap terjaga.
Inilah ukuran pembangunan yang perlu terus diperjuangkan: investasi yang produktif, industri yang berdaya saing, dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dirasakan lebih luas oleh rakyat. (fw)