Kampiunnews|Jakarta – Menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang akan digelar pada 12–15 April 2026, pemerintah terus mengintensifkan diseminasi informasi kepada publik. Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) secara aktif menggandeng berbagai elemen, termasuk dunia akademik, guna memastikan partisipasi publik yang bermakna dalam menyukseskan forum internasional tersebut.
D-8 atau Developing Eight merupakan organisasi kerja sama ekonomi yang berdiri sejak 1997 dengan anggota Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki, serta Azerbaijan yang bergabung pada 2025. Dengan total populasi lebih dari satu miliar jiwa, D-8 menjadi kekuatan ekonomi potensial yang signifikan di antara negara-negara berkembang.
Bagi Indonesia, momentum KTT D-8 bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan peluang strategis untuk memperkuat kepemimpinan global di antara negara berkembang, memperluas perdagangan intra-D-8, serta mendorong kolaborasi di sektor prioritas seperti ketahanan pangan, ekonomi halal, UMKM, dan transformasi digital.
Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, Kemensetneg melalui Biro Hubungan Masyarakat melakukan rangkaian kunjungan ke perguruan tinggi. Kampus diposisikan sebagai mitra intelektual sekaligus ruang dialektika kebijakan. Salah satu kunjungan dilaksanakan di Universitas Pelita Harapan (UPH) pada Rabu (25/02/2026), sebagai upaya memperkuat kolaborasi konkret menjelang KTT D-8.
Kepala Biro Humas Kemensetneg, Eddy Cahyono Sugiarto, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata untuk membangun kerja sama berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial. Ia menekankan pentingnya keterlibatan publik, khususnya generasi muda, dalam memahami dan berkontribusi terhadap agenda internasional.
“Kami ingin mendorong kolaborasi yang nyata dan membuka ruang bagi publik untuk belajar serta mengembangkan potensinya,” ujar Eddy.
Eddy juga menegaskan bahwa edukasi publik terkait KTT D-8 menjadi tanggung jawab penting Kemensetneg, mulai dari pemahaman latar belakang hingga manfaat strategis forum tersebut bagi Indonesia.
Rektor UPH, Jonathan L. Parapak, menyambut positif peluang kerja sama ini. Ia menyatakan kesiapan UPH untuk berkontribusi melalui berbagai kapasitas akademik, mulai dari kajian hukum hingga analisis hubungan internasional.
“Kolaborasi ini sangat relevan. Mahasiswa kami juga dapat memperoleh pengalaman langsung dalam praktik pemerintahan,” ungkap Jonathan.
Wakil Rektor UPH, Andry M. Panjaitan, menambahkan bahwa program magang diharapkan dirancang secara komprehensif, mencakup pengembangan soft skills seperti kepemimpinan dan komunikasi lintas budaya, serta hard skills dalam analisis kebijakan.
Dari sisi teknis, Pranata Humas Kemensetneg, Faisal Fahmi, menjelaskan bahwa skema kolaborasi, termasuk program magang, akan dilakukan secara transparan dan berbasis meritokrasi melalui tahapan seleksi yang ketat.
Selain itu, Kemensetneg juga menghadirkan program “Setneg Mantul Goes to Campus” sebagai inisiatif literasi kebijakan publik yang mendorong dialog interaktif antara pemerintah dan sivitas akademika, termasuk dalam menyosialisasikan KTT D-8.
Sementara itu, Pranata Humas Kemensetneg, Akhmad Firmannamal, memaparkan tiga bentuk kolaborasi utama, yakni diseminasi informasi melalui kanal digital, produksi konten edukatif di media sosial, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan internasional yang dikelola unit di bawah Kemensetneg.
Dari kalangan akademisi, Agus Budianto menyoroti bahwa skema Merdeka Belajar membuka peluang integrasi antara kampus dan praktik pemerintahan, termasuk pengembangan policy brief untuk wilayah 3T yang relevan dengan agenda D-8.
Forum diskusi ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti kerja sama secara konkret. Hal ini mencerminkan paradigma baru diplomasi, di mana keberhasilan forum internasional tidak hanya ditentukan oleh negosiasi antarnegara, tetapi juga oleh tingkat literasi serta partisipasi publik di dalam negeri.