Kampiunnews|Jakarta – Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam mempercepat transisi energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar energi global akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.
Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Akselerasi Transisi Energi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Margasiswa PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).
Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Maria A. F. G. Sukmaniara, menegaskan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil di tengah situasi geopolitik global yang rapuh merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.
“Indonesia adalah bagian dari komunitas internasional yang terhubung langsung dengan fluktuasi perdagangan global. Konflik di Timur Tengah saat ini berdampak pada pasokan minyak dunia, dan Indonesia mulai merasakan imbasnya. Transisi energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi kemandirian energi,” ujar Maria.
Maria menekankan bahwa gagasan besar mengenai transisi energi tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Menurutnya, pemerintah perlu segera menurunkannya ke dalam kebijakan teknis yang terukur, disertai indikator capaian yang jelas serta kajian mendalam, khususnya pada sektor hulu energi, agar proses transisi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat di tengah ancaman gejolak ekonomi global. Menurutnya, setiap langkah strategis di sektor energi harus diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
“Situasi hari ini menuntut kita untuk mendukung langkah strategis pemerintah demi stabilitas harga energi di dalam negeri. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama di atas gejolak ekonomi global,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Widya Adi Nugroho, menyampaikan bahwa progres bauran energi nasional saat ini telah mencapai 15,75 persen. Pemerintah, kata dia, terus mendorong percepatan transisi energi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Percepatan transisi energi tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat luas,” ujar Widya.
Sementara itu, pengamat energi Ferdy Hasiman menyoroti dampak langsung konflik geopolitik terhadap stabilitas energi nasional. Ia mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan kebijakan penghematan energi yang selektif dan terukur, terutama guna melindungi sektor-sektor vital yang menyangkut kepentingan publik.
“Pemerintah perlu membuat kebijakan penghematan energi dengan tetap memprioritaskan sektor vital seperti transportasi publik, fasilitas kesehatan, dan layanan dasar lainnya agar aktivitas ekonomi rakyat tidak lumpuh akibat lonjakan harga atau kelangkaan pasokan,” jelas Ferdy.
Diskusi publik ini merupakan kolaborasi antara Kesekjenan PP PMKRI dan Lembaga Isu Kemaritiman PP PMKRI yang dipimpin Valentinus Jimmy Langi Laka, sebagai bentuk kontribusi pemikiran mahasiswa dalam mengawal kebijakan strategis nasional, khususnya di sektor energi.
Melalui forum ini, PP PMKRI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya kebijakan energi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045. (rinto)