Kampiunnews|Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam berbagai sektor strategis, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba pemanfaatan AI dalam sistem digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Program tersebut menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik berbasis teknologi digital.
“Kita sedang melakukan test case atau uji coba di Banyuwangi untuk melakukan intervensi digital, termasuk pemanfaatan AI dalam pengelolaan bansos,” ujar Meutya Hafid saat peresmian Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta Selatan.
Menurut Meutya, apabila implementasi tersebut berhasil dan diterapkan secara nasional, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mengintegrasikan AI dalam skala besar untuk pengelolaan bantuan sosial. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau setara dengan lebih dari 50 juta masyarakat Indonesia.
Pemanfaatan AI dinilai mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data penerima bantuan melalui proses verifikasi yang lebih cepat, pemutakhiran data yang akurat, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, risiko kesalahan data maupun ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dapat diminimalkan.
Selain sektor perlindungan sosial, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi baru seperti AI, Internet of Things (IoT), dan platform digital dalam berbagai sektor produktif, mulai dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pertanian, perikanan, hingga industri kreatif.
Komitmen tersebut diperkuat melalui peluncuran Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026, sebuah gerakan kolaboratif yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mempercepat transformasi digital nasional. Program ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, investor, startup, UMKM, komunitas digital, hingga pemerintah daerah.
Melalui DEAL 2026, Kemkomdigi bersama para mitra strategis mendeklarasikan delapan paket kolaborasi prioritas yang mencakup penguatan konektivitas digital, perlindungan konsumen digital, pengembangan inovasi dan technopreneur, pembangunan ekosistem digital yang sehat dan aman, penguatan startup nasional, pengembangan ekosistem AI nasional, peningkatan inklusivitas digital, serta efisiensi biaya logistik berbasis teknologi.
Program ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era transformasi digital.