Kampiunnews|Kupang – Pemerintah Kota Kupang mulai mengarahkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 pada pemerataan pembangunan, penguatan pelayanan publik, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah alokasi anggaran Rp500 juta untuk setiap kelurahan guna mempercepat pembangunan berbasis aspirasi warga.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., saat membacakan tanggapan Wali Kota Kupang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2027. Penyampaian berlangsung dalam Paripurna Ke-10 Sidang I Tahun 2026/2027 DPRD Kota Kupang, Rabu (18/11/2026) malam.
Serena menegaskan, penyusunan RAPBD 2027 harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan prinsip money follows program, yakni mengarahkan belanja daerah pada program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap penyelesaian persoalan warga.
Terkait alokasi Rp500 juta per kelurahan, Pemkot Kupang mengapresiasi masukan DPRD agar pembagiannya mempertimbangkan luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta tingkat urgensi kebutuhan masing-masing kelurahan.
Usulan yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan melalui proses verifikasi berjenjang. Pemerintah juga menyiapkan pendampingan administrasi serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi pendapatan, Pemkot Kupang berupaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, perluasan pembayaran digital melalui QRIS, pemasangan tapping box, penataan parkir, optimalisasi aset daerah, serta penertiban perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Dalam rancangan APBD 2027, belanja daerah diarahkan pada tujuh prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengendalian banjir, persampahan, penanganan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sektor pendidikan direncanakan memperoleh anggaran Rp418,89 miliar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara sektor kesehatan dialokasikan Rp154,46 miliar, termasuk Rp8,50 miliar untuk mendukung operasional Posyandu dan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP).
RSUD S.K. Lerik juga direncanakan memperoleh anggaran sekitar Rp75,67 miliar untuk mendukung operasional rumah sakit dan pengadaan peralatan medis prioritas.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan, drainase, pengendalian banjir, jaringan air bersih, sanitasi, dan fasilitas pelayanan publik. RAPBD 2027 turut mengalokasikan sekitar Rp2,14 miliar untuk pembangunan 19 unit rumah layak huni serta Rp3,36 miliar untuk peningkatan jalan lapen dan paving block di enam kecamatan.
Penanganan persampahan juga menjadi perhatian melalui rencana anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp41,44 miliar. Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk pengadaan tanah bagi rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pengadaan peralatan, serta penyediaan kontainer sampah.
Di bidang ekonomi kerakyatan, Pemkot mendorong pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil melalui peningkatan kapasitas, akses permodalan, legalitas usaha, sertifikasi produk, serta perluasan pemasaran.
Khusus Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), hasil verifikasi faktual Oktober 2026 mencatat sebanyak 34 kelurahan telah memenuhi persyaratan untuk pengguliran tahap berikutnya.
Persiapan Kota Kupang menyambut PON XXII Tahun 2028 juga mulai dilakukan melalui pendataan fasilitas olahraga dan sarana pendukung. Pembenahan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain mendukung penyelenggaraan olahraga, persiapan tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi bagi UMKM, perhotelan, transportasi, dan sektor kuliner.
Serena menjelaskan, penyesuaian postur RAPBD 2027 dilakukan setelah pemerintah menerima rincian resmi alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Penyesuaian tersebut diperlukan agar perencanaan belanja tetap realistis dan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dasar dengan mengoptimalkan efisiensi belanja rutin nonprioritas. Dengan demikian, ruang fiskal dapat lebih diarahkan untuk pembangunan prioritas dan pelayanan publik.
DPRD Soroti Pemerataan Anggaran dan Kebutuhan Warga
Dalam Pemandangan Umum Fraksi Gerindra, Sekretaris Fraksi, Dance Bistolen, S.Pd., mengapresiasi rencana Pemkot Kupang mengalokasikan Rp500 juta per kelurahan sebagai salah satu instrumen pembangunan daerah.
Menurut Dance, kebijakan tersebut menjadi harapan masyarakat yang telah menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan melalui Musrenbang kelurahan tahun 2026.
Ia berharap aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dapat diakomodasi dalam APBD 2027 berdasarkan skala prioritas.
Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya mempertimbangkan luas wilayah, kepadatan penduduk, dan tingkat urgensi kebutuhan agar distribusi anggaran dapat menjawab persoalan riil setiap kelurahan.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB, Roy R. Riwu Kaho, S.H., menegaskan bahwa anggaran pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus memperoleh perhatian serius dalam kebijakan anggaran daerah.
Fraksi PKB meminta agar beasiswa bagi keluarga kurang mampu, insentif guru honorer, perbaikan sekolah rusak, serta subsidi bagi sekolah swasta menjadi bagian dari prioritas pembangunan pendidikan.
Di sektor kesehatan, PKB mendorong perhatian terhadap pembiayaan BPJS bagi warga miskin, ketersediaan obat di Puskesmas, serta pemerataan tenaga kesehatan, terutama di Puskesmas wilayah pinggiran.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran berkelanjutan bagi UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi Kota Kupang yang dikenal sebagai kota jasa, pendidikan, dan industri. Dukungan tersebut diharapkan mencakup pelatihan, permodalan, pemasaran, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pedagang kecil.
Menutup tanggapannya, Serena menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan catatan fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah berharap pembahasan bersama legislatif dapat menghasilkan APBD 2027 yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Rencana alokasi Rp500 juta per kelurahan menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran tersebut. Tantangan berikutnya adalah memastikan distribusi, pelaksanaan, dan pengawasan program berjalan secara transparan sehingga pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kota Kupang.







