Kampiunnews|Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam mendukung pengembangan aplikasi BATAMKU sebagai inovasi pendataan mobilitas masyarakat yang keluar dan masuk Kota Batam melalui jalur pelabuhan. Sistem ini diharapkan menjadi basis data strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pengembangan BATAMKU dilakukan bersama Pemerintah Kota Batam. Implementasi awal direncanakan di Pelabuhan Sekupang, sebelum diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan di Batam setelah melalui uji coba dan evaluasi.
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, BATAMKU merupakan langkah membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.
“Melalui BATAMKU, kita ingin memiliki data mobilitas masyarakat yang lebih akurat dan mutakhir. Data tersebut akan membantu pemerintah menyiapkan pelayanan, infrastruktur, dan program pembangunan yang semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Amsakar.
Menurutnya, sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), Batam memiliki mobilitas penduduk yang tinggi seiring perkembangan industri, investasi, perdagangan, dan pariwisata. Karena itu, ketersediaan data yang akurat menjadi penting untuk menentukan prioritas pembangunan secara lebih terukur.
BATAMKU tidak sekadar mencatat arus kedatangan dan keberangkatan penumpang. Data yang terkumpul berpotensi menjadi bahan perencanaan kebutuhan transportasi, fasilitas pelabuhan, aksesibilitas antarkawasan, hingga pelayanan dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.
Amsakar menegaskan, pertumbuhan investasi harus berjalan seiring dengan kesiapan tenaga kerja, infrastruktur, dan pelayanan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Investasi yang masuk ke Batam harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pertumbuhan industri perlu kita dukung dengan kesiapan tenaga kerja, pelayanan dasar, serta infrastruktur yang memadai. BATAMKU diharapkan memperkuat dasar pengambilan keputusan tersebut,” jelasnya.
Data mobilitas juga diharapkan menjadi masukan untuk membaca kebutuhan tenaga kerja dan menyelaraskan program peningkatan keterampilan dengan kebutuhan industri. Selain itu, informasi tersebut dapat membantu pemerintah memahami perkembangan sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, dan UMKM.
Dorong Integrasi Data Antarlembaga
Pengembangan BATAMKU turut mendukung semangat Satu Data Indonesia melalui integrasi informasi antarlembaga. Dalam Forum Group Discussion (FGD), Pemko Batam dan BP Batam bersama pemangku kepentingan telah membahas mekanisme pendataan, integrasi sistem, serta kesiapan operasional di pelabuhan.
Rancangan Peraturan Wali Kota sebagai landasan pelaksanaan pendataan masih dalam proses pembahasan. Sejumlah instansi yang akan terlibat antara lain BP Batam, Pemko Batam, Disdukcapil, Diskominfo, perangkat daerah bidang perencanaan, instansi perhubungan, pengelola pelabuhan, dan operator angkutan.
Dalam pelaksanaannya, perlindungan data pribadi, keamanan sistem, pembatasan akses, serta kemudahan layanan bagi masyarakat juga menjadi perhatian. Termasuk memastikan pendataan tetap dapat diakses warga yang tidak memiliki telepon pintar.
Pelabuhan Sekupang akan menjadi lokasi pengujian awal untuk mengevaluasi kesiapan teknologi, alur pendataan, kapasitas petugas, dan kemudahan penggunaan sebelum sistem diperluas ke pelabuhan lainnya.
Amsakar berharap BATAMKU tidak hanya menjadi inovasi teknologi, tetapi mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Batam ingin mengambil peran sebagai pelopor. Kita berharap pengalaman pelaksanaan BATAMKU dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam menghubungkan data dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia menambahkan, sistem tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hingga pemerintah pusat dalam memahami dinamika mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan.
“Ukuran keberhasilan BATAMKU adalah manfaat yang dirasakan masyarakat. Kita ingin data yang lebih baik menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih tepat, dan kesempatan ekonomi yang semakin luas bagi warga Batam,” tutup Amsakar.







