Kampiunnews|Jakarta – Pemerintah Kota Kupang kembali menorehkan prestasi di bidang pelayanan kesehatan. Kali ini, Pemkot Kupang menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI atas komitmennya dalam memperkuat pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).
Penghargaan tersebut diterima pada 17 November 2026 dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta. Apresiasi ini menjadi pengakuan atas upaya Pemkot Kupang membangun layanan kesehatan jiwa yang mencakup pencegahan, deteksi dini, pengobatan hingga rehabilitasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan jiwa dilakukan secara berjenjang melalui puskesmas sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani persoalan kesehatan mental masyarakat.
Layanan tersebut meliputi skrining menggunakan kuesioner Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), Posyandu Jiwa, konsultasi awal, pemberian obat dasar, kunjungan rumah hingga rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan. Sejumlah puskesmas juga mulai mengintegrasikan pelayanan psikolog klinis untuk memperluas akses masyarakat.
“Pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan. Kami juga melakukan kunjungan rumah untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang layak,” jelas Retnowati.
Menurutnya, informasi mengenai warga yang mengalami gangguan jiwa diperoleh melalui laporan masyarakat maupun aparat kelurahan. Dinas Kesehatan kemudian berkoordinasi dengan dokter, psikolog, dan rumah sakit jiwa untuk memastikan pasien memperoleh penanganan sesuai kebutuhan, termasuk mereka yang masih mengalami pemasungan.
“Kami tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Terutama bagi pasien yang sedang dipasung, kami melakukan koordinasi dengan dokter, psikolog, dan rumah sakit jiwa agar mereka bisa mendapatkan penanganan yang semestinya,” ungkapnya.
Pemkot Kupang juga memperhatikan aspek pembiayaan dengan membantu pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien yang membutuhkan, sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang memperoleh layanan.
Retnowati menambahkan, pelayanan kesehatan jiwa dilaksanakan melalui tiga pendekatan, yakni promotif-preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Pada aspek promotif dan preventif, pemerintah mengintensifkan edukasi kesehatan mental, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengurangi stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Sementara penanganan kuratif dilakukan melalui pengobatan medis, psikoterapi, konseling, dan pemantauan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat. Adapun rehabilitasi diarahkan pada pendampingan psikososial, pemberdayaan masyarakat, serta pelatihan kemandirian agar pasien dapat kembali beraktivitas dan produktif.
Pelaksanaan program ini juga melibatkan psikiater dan psikolog melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan. Pembiayaan konsultasi dan obat-obatan terkait gangguan jiwa dapat diakses melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penghargaan Kemenkes tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi Pemkot Kupang untuk terus memperluas layanan kesehatan jiwa dan penanganan NAPZA yang inklusif, mudah diakses, dan berkelanjutan.
Lebih dari sekadar penghargaan, capaian ini menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Setiap warga, termasuk penyandang gangguan jiwa, berhak mendapatkan pengobatan, pendampingan, dan kesempatan untuk kembali hidup secara bermartabat di tengah masyarakat.







