Kampiunnews|Nusantara – Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergerak. Sejumlah proyek strategis di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), khususnya kawasan legislatif dan yudikatif, mulai memperlihatkan perkembangan fisik yang signifikan. Pembangunan gedung perkantoran dan infrastruktur jalan terus dikebut sebagai bagian dari upaya melengkapi ekosistem pemerintahan Indonesia di ibu kota baru.
Rata-rata capaian fisik pembangunan gedung dan infrastruktur jalan di kawasan legislatif masing-masing mencapai 25,40 persen dan 32,83 persen. Sementara di kawasan yudikatif, pembangunan gedung dan jalan telah mencapai progres yang sama, yakni 26,52 persen dan 46,69 persen untuk infrastruktur jalan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajaran meninjau langsung sejumlah proyek di KIPP Nusantara, Minggu. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai target dan standar yang telah ditetapkan.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, memastikan seluruh pekerjaan masih berjalan sesuai koridor perencanaan.
“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin.
Di kawasan legislatif, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah mencapai 22,75 persen, sedangkan Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebesar 24,33 persen.
Sementara itu, progres pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) I mencapai 21,91 persen, Gedung DPR II sebesar 21,66 persen, dan Gedung Sidang Paripurna mencapai 20,25 persen. Adapun pembangunan jalan di kawasan legislatif telah menembus 41,49 persen.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur konektivitas, khususnya jalan, bergerak lebih cepat dibandingkan pembangunan gedung utama. Ketersediaan akses jalan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan hubungan antargedung dan mendukung aktivitas kelembagaan pemerintahan.
Di kawasan yudikatif, pembangunan Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan telah mencapai 26,52 persen. Sementara Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial mencatat progres 25,27 persen.
Untuk infrastruktur jalan di kawasan tersebut, capaian fisiknya bahkan telah mencapai 46,69 persen, menjadi salah satu progres tertinggi dalam pembangunan kawasan pemerintahan.
Selain meninjau proyek pemerintah, Basuki juga mengunjungi lokasi investasi PT Star Bright International Investment di KIPP 1B. Investor asal China tersebut telah memulai konstruksi sejak Juli 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp1,25 triliun.
Dalam kesempatan itu, Basuki memberikan sejumlah arahan mengenai standar desain dan kualitas konstruksi agar pembangunan investasi di IKN mampu memenuhi kebutuhan pasar serta mendukung pengembangan kawasan dalam jangka panjang.
“Bapak Kepala memberikan arahan-arahan dan masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan, standar desain, dan harapan pembangunan ke depan maupun investasinya. Di situ Pak Kepala juga menyampaikan pesan bahwa pembangunan konstruksinya harus serius, termasuk juga desainnya,” tutur Aswin.
Rombongan juga meninjau pembangunan kolam retensi SM-02 yang memiliki kapasitas tampung 243.000 meter kubik. Progres fisik kolam retensi tersebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Secara keseluruhan, realisasi paket pembangunan kolam retensi berada pada angka 33,91 persen per 10 November 2026, dengan proyeksi capaian hingga akhir tahun sebesar 56,62 persen.
Infrastruktur kolam retensi merupakan bagian dari penerapan konsep kota spons atau sponge city di IKN. Sistem tersebut dirancang untuk mengelola limpasan air hujan, mengurangi risiko genangan, mendukung konservasi sumber daya air, serta melengkapi jaringan perpipaan air minum.
Percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II Pembangunan IKN periode 2025–2029.
Otorita IKN terus mendorong penyelesaian berbagai proyek strategis tersebut untuk melengkapi ekosistem pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dengan perkembangan pembangunan gedung, jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya, IKN terus diarahkan menjadi pusat pemerintahan yang tidak hanya memiliki fasilitas kelembagaan, tetapi juga didukung konektivitas dan sistem pengelolaan lingkungan yang terintegrasi.
Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi percepatan, kualitas konstruksi, dan ketepatan penyelesaian proyek agar pembangunan ibu kota baru dapat berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.







