Kampiunnews|Jakarta – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan akuntabel melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat pengawasan publik, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Batam.
Komitmen tersebut ditegaskan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, saat mengikuti Presentasi Uji Publik dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Tahun 2026 di Grand Mercure Hotel Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP Batam, Ariastuty Sirait, Amsakar memaparkan berbagai kebijakan, inovasi, serta capaian lembaga dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik.
Menurut Amsakar, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.
“Bagi kami, keterbukaan informasi menjadi salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan Kawasan Batam,” kata Amsakar.
Ia menjelaskan, BP Batam menetapkan lima arah kebijakan untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik, yakni penguatan regulasi dan kelembagaan, digitalisasi serta integrasi layanan, pelayanan informasi yang proaktif dan inklusif, transparansi informasi strategis, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Penguatan tersebut juga diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui fungsi PPID, masyarakat memiliki saluran untuk mengajukan permohonan informasi, memperoleh penjelasan mengenai kebijakan dan program lembaga, serta menyampaikan keberatan apabila pelayanan informasi tidak sesuai dengan ketentuan.
Amsakar menilai, keterbukaan informasi memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi. Kepastian informasi mengenai kebijakan, perizinan, pelayanan, dan perkembangan investasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha.
Hal itu sejalan dengan perkembangan ekonomi Batam. Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 7,28 persen, meningkat dibandingkan 6,76 persen pada 2025 dan 6,69 persen pada 2024.
Dari sisi investasi, realisasi investasi Batam hingga Triwulan III 2026 mencapai Rp59,73 triliun atau sekitar 85,33 persen dari target tahunan sebesar Rp70 triliun. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan aktivitas ekonomi dan investasi di kawasan perdagangan dan industri Batam.
Menurut Amsakar, informasi yang terbuka dan kredibel dapat membantu investor memahami arah kebijakan serta memperoleh kepastian dalam mengambil keputusan. Karena itu, transparansi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan akses informasi.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memahami kebijakan, memberikan masukan, melakukan pengawasan, serta berpartisipasi dalam pembangunan Kawasan Batam,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak masyarakat sekaligus instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, partisipasi publik diharapkan tidak berhenti pada penerimaan informasi, tetapi juga berkembang menjadi keterlibatan aktif dalam proses pembangunan.
Melalui penguatan peran PPID, BP Batam berupaya memastikan pelayanan informasi semakin mudah diakses, responsif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang membutuhkan akses layanan secara inklusif.
Amsakar berharap, penguatan keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BP Batam, sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan kawasan dan mendukung daya saing Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional.