Kampiunnews|Jakarta – Tradisi mudik menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah diproyeksikan kembali memicu lonjakan mobilitas nasional dalam skala besar. Tahun ini, pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai sekitar 144 juta orang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia. Fenomena migrasi tahunan ini menjadi salah satu mobilitas manusia terbesar di dunia, sekaligus menguji kesiapan infrastruktur transportasi nasional, baik darat, laut, maupun udara.
Menanggapi fenomena tersebut, pengamat maritim dari IKAL Strategic Center, Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai bahwa momentum Mudik 2026 harus dimanfaatkan sebagai titik balik strategis untuk memperkuat kedaulatan Indonesia sebagai bangsa maritim.
Menurutnya, arus mudik tahun ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan kerja fleksibel seperti Work From Anywhere (WFA) membuat pola perjalanan masyarakat berubah dan memunculkan fenomena “dua puncak” arus mudik.
“Fenomena dua puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 16 dan 18 Maret. Fleksibilitas kerja memungkinkan masyarakat berangkat lebih awal tanpa menunggu cuti bersama resmi. Dari sisi manajemen trafik ini membantu memecah kepadatan, tetapi di sisi lain menuntut kesiapan armada dan personel operasional dalam durasi yang lebih panjang,” jelas Capt. Marcellus.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap wilayah Indonesia Timur yang sangat bergantung pada transportasi laut. Di kawasan ini, laut bukan sekadar jalur transportasi alternatif, melainkan urat nadi mobilitas masyarakat.
Data menunjukkan bahwa jumlah penumpang di wilayah operasional Pelindo Regional 4 diprediksi mencapai sekitar 882.620 orang selama periode mudik tahun ini. Karena itu, penguatan armada dan pengawasan distribusi program mudik gratis dinilai penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Keadilan mobilitas harus dirasakan secara nyata. Program mudik gratis seperti kuota 7.150 penumpang di Maluku Utara harus dipastikan tepat sasaran dan bebas dari praktik percaloan. Penguatan armada di wilayah Timur merupakan bentuk nyata kehadiran negara,” tegasnya.
Dari sisi keselamatan pelayaran, Capt. Marcellus menyoroti pentingnya akurasi data manifes penumpang di tengah meningkatnya penggunaan sistem tiket digital melalui aplikasi seperti Ferizy dan PELNI Mobile. Ia mengingatkan potensi munculnya tiket palsu atau percaloan digital yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
“Jika tiket palsu beredar, perhitungan stabilitas kapal dan penyediaan alat keselamatan seperti sekoci serta life jacket menjadi tidak akurat. Karena itu, pengawasan dari syahbandar melalui ramp check harus benar-benar ketat, dan tidak boleh ada toleransi bagi kapal yang tidak laik laut,” ujarnya.
Isu baru yang juga menjadi perhatian pada Mudik 2026 adalah meningkatnya jumlah pemudik yang membawa kendaraan listrik. Ia meminta operator kapal menyiapkan pelatihan khusus bagi kru terkait penanganan potensi kebakaran baterai litium serta menyediakan alat pemadam khusus di kapal.
Selain itu, kondisi cuaca yang memasuki masa pancaroba pada bulan Maret juga menjadi faktor penting dalam keselamatan pelayaran. Para nakhoda diingatkan untuk berani menunda keberangkatan jika terdapat peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Tantangan lain pada mudik tahun ini adalah berdekatan dengan perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret. Penghentian sementara penyeberangan di lintasan strategis seperti Ketapang–Gilimanuk dinilai sebagai bentuk toleransi antarumat beragama. Namun demikian, pemerintah dan operator pelabuhan diminta menyiapkan kantong parkir dan fasilitas dasar bagi pemudik yang harus menunggu agar tidak terjadi kepadatan berlebih di area pelabuhan.
Sebagai penutup, Capt. Marcellus mengajak seluruh pemangku kepentingan melihat mudik sebagai momentum memperkuat visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saat ini kapasitas angkut laut nasional baru mampu melayani sekitar 3,2 juta penumpang, angka yang masih jauh dibandingkan total mobilitas masyarakat selama periode mudik.
“Mudik bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi juga ujian bagi ketangguhan infrastruktur dan kedaulatan logistik kita. Laut seharusnya menjadi jalur mobilitas utama yang modern, aman, dan bermartabat bagi bangsa kepulauan seperti Indonesia,” pungkasnya.