Kampiunnews|Kupang – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Kupang, Senin (17/8/2026), tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi ruang untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Pesan solidaritas itu ditunjukkan Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., melalui busana adat bernuansa hitam yang mereka kenakan saat upacara.
Wali Kota Christian Widodo mengenakan pakaian adat Manggarai dengan warna dasar hitam, sementara Wakil Wali Kota Serena Francis mengenakan kain adat Sikka yang juga didominasi warna hitam. Pilihan busana tersebut bukan sekadar bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, tetapi juga menjadi simbol dukungan Pemerintah Kota Kupang kepada masyarakat Flores yang sedang menghadapi bencana gempa bumi.
Usai upacara, Christian menjelaskan bahwa busana adat yang dikenakannya bersama Wakil Wali Kota sengaja dipilih sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Flores.
“Hari ini saya mengenakan pakaian adat Manggarai, sedangkan Ibu Wakil Wali Kota mengenakan kain adat Sikka. Ini bentuk kepedulian dan dukungan kami kepada saudara-saudara kita di Flores yang terdampak gempa bumi,” jelasnya.
Menurut Christian, warna hitam juga memiliki makna khusus sebagai ungkapan belasungkawa bagi para korban yang meninggal dunia akibat bencana.
“Warna hitam ini adalah bentuk bela sungkawa kita. Kita ingin menyampaikan bahwa masyarakat Flores tidak sendiri. Ada duka yang kita rasakan bersama, dan Pemerintah serta masyarakat Kota Kupang berdiri bersama saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana,” ujarnya.
Pesan solidaritas tersebut juga disampaikan Christian dalam amanat upacara. Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, ia menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan serta mengajak seluruh masyarakat mendoakan keselamatan dan ketabahan bagi warga yang terdampak.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kita mendoakan saudara-saudari kita yang terdampak agar diberi kekuatan, keselamatan dan ketabahan,” tuturnya.
Christian menegaskan, kemerdekaan tidak semata-mata dimaknai melalui upacara dan perayaan, tetapi juga melalui kepedulian serta solidaritas kemanusiaan.
“Mari kita tunjukkan bahwa kemerdekaan juga memiliki wajah kemanusiaan. Kita tidak boleh membiarkan saudara kita menghadapi kesulitan seorang diri,” tegasnya.
Dalam upacara yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Wali Kota Kupang, Christian Widodo bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran Pemerintah Kota Kupang, Forkopimda, TNI dan Polri, instansi vertikal, veteran pejuang kemerdekaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Kupang, ASN, kepala sekolah, guru, serta para pelajar.
Dalam amanatnya, Wali Kota mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan sebagai amanah yang harus diwujudkan melalui kerja dan pelayanan nyata. Kemerdekaan, kata dia, harus hadir dalam bentuk pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, ekonomi yang membuka kesempatan, pemerintahan yang cepat dan adil, serta kehidupan masyarakat yang aman dan bermartabat.
“Dulu para pahlawan berjuang merebut kemerdekaan. Tugas kita hari ini adalah memastikan kemerdekaan itu benar-benar dirasakan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Kota Kupang tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik seperti jalan, gedung dan infrastruktur. Pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan manusia yang sehat, terdidik, terampil dan berkarakter.
“Sebab pada akhirnya kemajuan sebuah kota bukan hanya terlihat dari apa yang dibangun, tetapi dari kualitas manusia yang tumbuh di dalamnya,” katanya.
Selain pembangunan, Christian menyinggung respons Pemerintah Kota Kupang terhadap persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak tanah dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Kota Kupang, kata dia, terus turun langsung memastikan distribusi berjalan baik, masyarakat di sekitar pangkalan memperoleh pelayanan, serta mencegah penimbunan dan pembelian berlebihan untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Pemerintah Kota Kupang juga terus berkoordinasi untuk mengupayakan penambahan kuota minyak tanah.
“Pesannya sederhana, kebutuhan rakyat harus didahulukan. Negara harus hadir untuk memudahkan rakyat, bukan membuat rakyat semakin sulit,” tegasnya.
Pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Pemerintah Kota Kupang turut menghadirkan program Bapenda Merah Putih, berupa pengurangan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 25 hingga 75 persen bagi masyarakat yang memiliki tunggakan sesuai tahun tunggakan. Program tersebut berlaku selama 1–31 Agustus 2026.
Christian mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut sebagai bagian dari semangat gotong royong dalam membangun daerah.
“Pemerintah wajib mengelolanya secara transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat mengambil bagian dengan memenuhi kewajibannya. Dari sinilah kemandirian daerah kita dibangun,” jelasnya.
Mengakhiri amanatnya, Christian menegaskan bahwa kemerdekaan harus diterjemahkan dalam bentuk kerja, integritas, pelayanan dan kepedulian.
“Bagi ASN, kemerdekaan berarti bekerja dengan integritas dan melayani dengan sungguh-sungguh. Bagi dunia usaha, kemerdekaan berarti membuka kesempatan dan menciptakan lapangan kerja. Bagi masyarakat, kemerdekaan berarti ikut menjaga ketertiban, membayar pajak, menjaga lingkungan dan mengambil bagian dalam pembangunan. Dan bagi kita semua, kemerdekaan berarti menjaga persatuan dan kepedulian,” pungkasnya.
Turut hadir Wakil Wali Kota Kupang Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Edward Pelt, S.H., Ketua dan Anggota DPRD Kota Kupang, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Kota Kupang, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ketua KPU dan Bawaslu Kota Kupang, Ketua PGRI, Ketua Forum Bela Negara, Direktur RSUD dan pimpinan perusahaan umum daerah, serta para kepala sekolah dan siswa-siswi SD, SMP dan MTs se-Kota Kupang.