Kampiunnews|Jakarta – Pemerintah bergerak cepat memastikan penyaluran bantuan dan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan tepat waktu, terukur, dan menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sejak masa tanggap darurat, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait terus mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga, sekaligus menyiapkan skema pemulihan pascabencana.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa hingga akhir Desember 2025, total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatra yang telah tersalurkan mencapai Rp100.484.346.880.
“Total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana di Sumatra yang sudah tersalur mencapai Rp100.484.346.880. Bantuan tersebut berupa lauk-pauk, family kit, kids wear, serta kebutuhan bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum,” ujar Wamensos, Senin (29/12/2025).
Ia menjelaskan, bantuan tersebut disalurkan secara proporsional sesuai tingkat dampak di masing-masing provinsi, yakni Rp43.606.958.300 untuk Provinsi Aceh, Rp19.418.596.580 untuk Provinsi Sumatera Barat, dan Rp37.458.792.000 untuk Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang kepada 86 ahli waris, dengan total nilai Rp1.290.000.000.
Wamensos menegaskan bahwa percepatan penyaluran bantuan menjadi prioritas utama pemerintah. Setiap data korban yang telah diverifikasi oleh bupati, wali kota, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung diproses tanpa penundaan.
“Setiap data yang sudah diverifikasi oleh bupati, wali kota, dan BNPB, segera kami tindak lanjuti untuk proses pencairan santunan korban meninggal. Prinsipnya, negara harus hadir cepat bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Selain bantuan pada fase tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan berbagai skema bantuan pascabencana yang siap disalurkan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tunai Rp3.000.000 per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga, baik bagi penerima hunian sementara maupun hunian tetap. Pemerintah juga menyiapkan bantuan tambahan lauk-pauk sebesar Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi pascabencana secara tunai senilai Rp5.000.000 per keluarga berdasarkan hasil asesmen lapangan.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa langkah cepat pemerintah juga tercermin dari tingginya laju distribusi logistik di lapangan. Dalam satu bulan terakhir, total logistik yang telah disalurkan mencapai 1.526 ton dengan tingkat distribusi sebesar 97 persen.
Di Posko Iskandar Muda, Aceh, laju distribusi logistik tercatat mencapai 80,93 persen. Sementara di Sumatera Utara, distribusi logistik di Posko Silangit mencapai 98,2 persen dan di Posko Kualanamu sebesar 72,4 persen. Adapun di Sumatera Barat, distribusi logistik telah mencapai 93,5 persen.
“SOP kami jelas, tidak ada barang yang datang lalu tinggal di posko lebih dari 2×24 jam. Semua logistik harus langsung terdistribusi. Karena itu, laju distribusi di setiap posko berada di atas 80 persen,” tegas Abdul Muhari.
Terkait dana tunggu hunian, Abdul menambahkan bahwa pemerintah juga bergerak cepat dalam pendataan dan validasi penerima. Hingga saat ini, sebanyak 16.264 kepala keluarga telah terdata secara by name by address dan tervalidasi dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
Dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per kepala keluarga per bulan akan disalurkan melalui mekanisme jemput bola dengan melibatkan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sehingga masyarakat tidak perlu antre di kantor bank.
“Pencairan Rp600 ribu per KK per bulan ini akan dilakukan dengan mekanisme jemput bola. Rekening penerima sudah dibuka dan penyaluran tahap pertama segera dilakukan, sementara pendataan tahap berikutnya terus berjalan,” jelas Abdul.
Dengan langkah cepat, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta dukungan pemerintah daerah, pemerintah optimistis penanganan bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan.