Kampiunnews | Jakarta – Pemerintah tegas menyatakan akan terus mendukung tumbuh kembang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Salah satu wujudnya dibuktikan melalui kunjungan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan ke ITC Cempaka Mas, Jakarta, pada Selasa (10/10/2023).
Mendag Zulkifli Hasan menyatakan jika UMKM tumbuh, maka Indonesia bisa menjadi negara maju.
“Pemerintah akan terus mendukung agar UMKM Indonesia dan pasar dalam negeri kita bergairah, berkembang, serta bertumbuh. Kalau UMKM-nya tumbuh, industri tumbuh, dan toko ramai, pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan dan nantinya akan membayar pajak. Hal inilah yang bisa membuat negara maju. Jika negara maju, kita bisa ekspor ke luar negeri,” ujar Mendag Zulkifli Hasan.
Wujud lain dukungan pemerintah terhadap UMKM ialah dengan mengendalikan barang- barang impor agar tidak membanjiri pasar dalam negeri.
“Kalau barang impornya banjir, pelaku UMKM akan kalah dan tertekan. Untuk itu, pemerintah mengembalikan sistem pengawasan di luar kawasan pabean (post-border) menjadi pengawasan di kawasan pabean (border). Jadi, barang impor akan diperiksa kelengkapannya. Misalnya, kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), izin impor, dan sertifikat impor. Kita perketat. Pemerintah juga sedang merumuskan positive list untuk produk impor yang bisa masuk ke Indonesia,” ungkap Mendag Zulkifli Hasan.
Pemerintah, lanjut Mendag Zulkifli Hasan, juga mengatur media sosial, social commerce, dan niaga elektronik (e-commerce).
Aturan ini dilakukan agar ekosistem UMKM Indonesia tidak terganggu.
Mendag Zulkifli Hasan berharap para pedagang yang sudah memiliki toko luring bisa mengembangkan usaha mereka dengan berjualan secara daring.
“Toko-toko yang berjualan fisik harus belajar pemasaran digital. Hal ini harus dilihat sebagai peluang untuk UMKM agar bisa tampil di platform digital. Jadi, produk UMKM kita bisa dilihat seluruh dunia. Kedua toko, baik fisik dan daring, diharapkan bisa berkembang dengan baik. Digital adalah suatu keniscayaan karena di masa depan semuanya akan digital, sehingga pemerintah harus mengatur,” tutup Mendag Zulkifli Hasan.