Kampiunnews|Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi tersebut ditempuh melalui pembangunan infrastruktur yang terarah, disiplin fiskal yang konsisten, serta pelibatan aktif sektor swasta sebagai motor utama perekonomian.
Hal ini disampaikan Menkeu dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (22/04). Dalam paparannya, ia menekankan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah guna membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 7–8 persen dalam jangka menengah hingga panjang. Target ambisius ini dinilai realistis apabila didukung sinergi kuat antara kebijakan fiskal yang disiplin dan ekspansi sektor swasta yang berkelanjutan.
“Sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, kebijakan pemerintah akan diarahkan untuk mendorong private sector tumbuh lebih kuat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu.
Ia menambahkan, strategi pertumbuhan tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada kualitas. Pemerintah mendorong investasi produktif, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional.
Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta tingginya suku bunga internasional, ekonomi Indonesia dinilai tetap menunjukkan resiliensi. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali.
Kondisi fiskal juga tetap terjaga, tercermin dari defisit APBN yang berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta rasio utang sekitar 40 persen. Hal ini menunjukkan pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel.
Dari sisi penerimaan negara, kinerja juga menunjukkan tren positif. Penerimaan pajak tumbuh signifikan hingga 30 persen pada dua bulan pertama 2026. Dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai turut memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk meredam gejolak harga energi global.
“Fundamental kita kuat. Defisit terkendali, buffer cukup. Dalam ekonomi modern, kredibilitas adalah segalanya,” tegasnya.
Dalam sektor infrastruktur, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda besar yang akan diprioritaskan, terutama yang mampu mendorong konektivitas, efisiensi logistik, dan pertumbuhan wilayah.
APBN, lanjut Menkeu, tidak dirancang untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong skema pembiayaan inovatif seperti blended finance dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
“Belanja pemerintah hanya sekitar 10 persen dari PDB. Sisanya berasal dari sektor swasta. Maka kita dorong kemitraan strategis, termasuk peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT SMI,” pungkasnya.