Kampiunnews|Batang – Wakil Presiden Gibran Rakabuming turun langsung ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (28/9/2026), untuk memastikan penanganan korban dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal.
Kehadiran Gibran menjadi perhatian penting di tengah evaluasi pelaksanaan MBG, khususnya menyangkut keamanan pangan, mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat. Sebelumnya, dugaan gangguan kesehatan dialami ratusan penerima manfaat MBG dari sejumlah satuan pendidikan di Kecamatan Bawang.
Dalam kunjungannya, Gibran menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas. Pemerintah memastikan korban yang masih menjalani perawatan memperoleh pelayanan medis hingga pulih, termasuk mereka yang sudah diperbolehkan pulang namun kembali mengalami keluhan.
“Hari ini saya langsung datang untuk memastikan korban tertangani dengan baik, keluarga mendapat kepastian, investigasi dituntaskan, dan pengawasan diperkuat,” ujar Gibran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Selain penanganan medis, pemerintah memastikan biaya pengobatan korban tidak membebani keluarga. Pemkab Batang sebelumnya juga menyatakan seluruh biaya perawatan korban dugaan keracunan MBG ditanggung pemerintah daerah.
Gibran juga meminta investigasi terhadap penyebab kejadian segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik.
“Penyebab kejadian masih dalam proses pemeriksaan, tapi investigasi harus segera dituntaskan dan penyampaian hasil investigasi harus secara transparan, sehingga dapat menjadi pembelajaran bersama,” katanya.
Evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek kesehatan korban, tetapi juga seluruh rantai pelaksanaan MBG. Standar higiene, waktu pengolahan makanan, penyimpanan, distribusi hingga pengawasan di lapangan harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menegur pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Bawang. BGN menyebut terdapat tahapan pengolahan yang tidak sesuai prosedur keamanan pangan, termasuk telur yang telah dimasak sejak malam sebelum proses berikutnya dilakukan pada pagi hari.
BGN juga menegaskan bahwa pengawasan MBG bukan hanya menjadi tanggung jawab BGN, tetapi dapat melibatkan pemerintah daerah, TNI dan Polri sesuai kewenangannya.
“Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, standar keamanan pangan harus dipastikan, dan setiap temuan harus segera diperbaiki. Kita ingin program prioritas Presiden ini memberikan manfaat sebesar-besarnya dengan keamanan dan kualitas makanan sebagai prioritas,” jelas Gibran.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, kasus dugaan keracunan di Batang menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola, pengawasan dan standar keamanan pangan agar tujuan pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan dengan kualitas makanan yang terjamin.
Pemerintah berharap hasil investigasi dan evaluasi di Batang dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Dengan pengawasan yang semakin ketat, program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memastikan aspek keamanan pangan menjadi bagian utama dalam setiap proses pelaksanaannya.