Kampiunnews | Jakarta – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, S.Si., A.Pt, tampil sebagai pembicara kunci dalam Forum Dialog Nusantara (FDN) Seri XVIII Tahun 2025 yang mengusung tema “Re-Industrialisasi dan Ketahanan Energi Menuju Indonesia Emas”. Acara ini berlangsung di Perpustakaan Habibie & Ainun, Jakarta Selatan, pada Jumat (18/7), dan dihadiri oleh politisi, akademisi, tokoh masyarakat, serta pelaku industri energi nasional.
Dalam pemaparannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa NTT siap menjadi pelopor transisi energi di Indonesia. “Kita sedang berada di masa krusial. Sumber energi fosil semakin menipis. Transformasi energi bukan lagi wacana, tapi sudah menjadi keharusan,” tegasnya di hadapan para peserta.
Gubernur Melki menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT menargetkan kemandirian energi berbasis sumber daya lokal, sejalan dengan visi menjadikan NTT sebagai provinsi energi terbarukan. Strategi ini dibangun di atas empat prinsip utama: ketersediaan sumber daya, keberlanjutan lingkungan, penerimaan sosial-budaya, dan kelayakan ekonomi serta investasi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi NTT, potensi energi terbarukan wilayah ini sangat besar: Energi Surya: 60,13 GW, Energi Angin: 10.188 MW, Hidro: 369,5 MW, Bioenergi: 746,8 MW, Panas Bumi (Geothermal): 1.149 MW.
“Namun semua itu harus dikelola dengan logika investasi. Investor tertarik jika ada kebutuhan tinggi, potensi besar, dan kepastian infrastruktur,” ungkapnya.
Gubernur Melki menyoroti ketimpangan jaringan transmisi di NTT. Beberapa wilayah seperti daratan Timor dan Flores sudah tersambung penuh, namun pulau-pulau kecil masih bergantung pada sistem terpisah yang rentan. Ia menyebut bahwa sistem energi lama berbasis PLTD dan PLTU tidak lagi efisien dan merusak lingkungan. “Wisatawan tidak akan datang ke daerah yang masih menggunakan energi kotor,” ujarnya.
Dialog sebagai Fondasi Transisi Energi
Salah satu isu yang paling disoroti adalah proyek panas bumi (geothermal) di Flores, seperti Mataloko dan Poco Leok, yang memicu konflik sosial di masyarakat. “Ini bukan hanya soal teknis, tapi luka sosial. Energi harus membawa kesejahteraan, bukan perpecahan,” kata Melki.
Ia juga menyayangkan maraknya narasi negatif yang beredar di media sosial, yang tidak mencerminkan realitas di lapangan. “Saya langsung turun ke Poco Leok. Warga menyambut baik. Artinya, dialog belum terjadi. Jangan kita membangun narasi di atas asumsi,” tegasnya.
Melki bahkan secara terbuka menanggapi tuduhan miring yang dilayangkan kepadanya. “Saya difitnah menerima uang dari pengembang. Silakan periksa. Tapi jangan rusak semangat pembangunan hanya karena fitnah,” ucapnya lantang.
Sebagai perbandingan, ia mengangkat keberhasilan PLTP Ulumbu di Manggarai yang telah beroperasi lebih dari 13 tahun tanpa konflik. “Jika proyeknya bagus, bagi hasil adil, dan CSR-nya berjalan, kenapa harus ditolak? Mari kita bersikap adil,” tambahnya.
Di luar isu geothermal, Gubernur Melki menyampaikan kabar baik dari Pulau Sumba, yang saat ini menjadi pusat perhatian dua grup investor besar dalam pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya): Grup pertama: investasi lebih dari Rp100 triliun. Grup kedua dari Prancis: investasi USD 600 juta di delapan titik proyek.
“Potensi surya di Sumba luar biasa. Ini bukti bahwa NTT siap menyambut investasi energi bersih,” jelasnya.
Gubernur Melki menargetkan pada tahun 2029, kontribusi energi terbarukan di NTT dapat mencapai 33% dari total bauran energi. Namun ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus diraih melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, partisipasi, dan penerimaan masyarakat.
“Kalau masyarakat tidak terima, jangan dipaksakan. Kita tidak mau proyek besar tapi rakyat menderita. Yang utama adalah damai. Jangan rusak harmoni sosial karena proyek,” tutupnya.