Kampiunnews|Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wajib memiliki alat uji (test kit). Alat ini digunakan untuk memastikan keamanan makanan sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah, anak-anak balita, dan ibu hamil.
Kebijakan ini menjadi bagian dari prosedur standar operasional (SOP) yang harus dipatuhi setiap SPPG demi mencegah kasus keracunan berulang.
“Saudara-saudara, kita bangga sudah mencapai 30 juta penerima MBG, tetapi kita juga risau masih ada kasus keracunan. Karena itu, semua SPPG harus tertib. Kita sudah siapkan SOP, semua peralatan harus modern, mudah digunakan, dan efektif membunuh bakteri. Setiap dapur wajib memiliki test kit untuk menguji makanan sebelum didistribusikan,” tegas Presiden Prabowo dalam Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Senin (29/9).
Presiden Prabowo mengungkapkan, hingga kini jumlah penerima MBG telah mencapai 30 juta orang, terdiri atas anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
“Kita boleh bangga dengan capaian ini, tapi target kita adalah 82 juta penerima manfaat. Masih ada 50 juta yang menunggu. Kita tidak bisa memaksakan penambahan jumlah terlalu cepat karena berisiko menimbulkan penyimpangan dan mengorbankan keamanan pangan,” ujar Presiden.
Data Badan Gizi Nasional mencatat, sejak Januari hingga September 2025, terjadi 70 insiden keamanan pangan di dapur MBG, dengan 5.914 penerima terdampak.
- Wilayah I Sumatera: 9 kasus (1.307 korban)
- Wilayah II Jawa: 41 kasus (3.610 korban)
- Wilayah III Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTT: 20 kasus (997 korban)
Penyebab utama keracunan berasal dari berbagai bakteri, antara lain e-coli (air, nasi, tahu, ayam), staphylococcus aureus (tempe, bakso), salmonella (ayam, telur, sayur), bacillus cereus (mie), serta coliform, PB, klebsiella, dan proteus dari air terkontaminasi.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima pada akhir 2025.