Kampiunnews|Jakarta – Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Putri Sukmaniara, mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons kelembagaan yang krusial dalam menyerap aspirasi dan keresahan publik.
Putri menegaskan bahwa desakan evaluasi ini mencuat menyusul berbagai kritik serta persoalan serius yang muncul dalam pelaksanaan program di lapangan. Beberapa isu yang menjadi sorotan tajam antara lain dugaan kasus korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), insiden keracunan makanan di sejumlah daerah, hingga dinamika situasi ekonomi dan politik nasional saat ini.
Menurutnya, evaluasi program MBG harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara demokratis. Setiap kebijakan publik yang berdampak luas wajib melibatkan proses deliberasi publik yang rasional dan transparan.
“Dalam alam demokrasi, sebuah kebijakan tidak cukup hanya dinilai baik menurut presiden. Kebijakan tersebut harus rasional, terukur, dan akuntabel. Publik harus dapat merasakan, setidaknya sejak dari naskah akademik kebijakan, bahwa program tersebut memang membawa kebaikan bagi mereka,” tegas Putri.
PP PMKRI sejatinya memandang Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis yang memiliki niat dan tujuan awal yang baik. Namun, niat baik tersebut harus dibuktikan dengan keseriusan dan transparansi dalam tata kelola anggarannya.
Faktanya, untuk hal yang sangat mendasar saja, program ini dinilai masih mengandung banyak kelemahan. Salah satu yang paling mencolok adalah ketidakpastian nilai pagu belanja yang terus berubah-ubah.
“Anggaran untuk program MBG ini terus mengalami perubahan drastis dalam waktu singkat. Saat ini, Kementerian Keuangan bahkan sudah memangkas pagu anggaran MBG dari yang semula sekitar Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun demi langkah efisiensi,” jelas Putri.
Selain pemangkasan pagu total, ia juga mempertanyakan efektivitas tujuan utama program ini setelah adanya kebijakan pembatasan biaya per porsi yang kini ditekan menjadi hanya sekitar Rp10.000.
Bagi PMKRI, rentetan perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa program MBG lahir dari proses perencanaan yang terburu-buru dan kurang matang. Alhasil, wajar jika program ini memanen kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat demi perbaikan ke depan. Sebagai program dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN, MBG sudah sepatutnya dituntut untuk memenuhi standar akuntabilitas yang sangat tinggi.
Putri menilai mandeknya aspek akuntabilitas inilah yang memicu gelombang kritik masyarakat. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat juga sedang tidak baik-baik saja.
“Bayangkan, di tengah kemarahan rakyat akibat melemahnya nilai tukar rupiah, naiknya harga BBM dan kebutuhan pokok, serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan, ada satu program yang menyedot anggaran sangat besar namun urgensinya belum jelas. Program MBG ini bahkan belum memiliki KPI (Key Performance Indicator) yang jelas, sehingga sistem evaluasinya pun menjadi morat-marit,” pungkasnya.