Kampiunnews|Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kebijakan fiskal yang efisien, terukur, dan tetap berorientasi pada program prioritas nasional. Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen sekaligus menjaga defisit APBN pada level 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan UBS Indonesia Macro Tour di Jakarta, Senin (31/8/2026). Menurutnya, pengelolaan APBN 2027 diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja, dan keberlanjutan program pembangunan.
Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR RI pada 14 Agustus 2026 dirancang dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas anggaran. Pendapatan negara ditargetkan tumbuh 6,8 persen, sementara penerimaan perpajakan diproyeksikan meningkat 12,1 persen dibandingkan outlook 2026.
“Ini adalah pertumbuhan pajak yang baik untuk standar Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 3 persen, pertumbuhan nominal PDB sekitar 9 persen, penerimaan pajak diharapkan tumbuh lebih tinggi dari itu,” ujar Suahasil.
Di sisi belanja, pemerintah merencanakan belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut tumbuh 3,9 persen dibandingkan outlook 2026.
Pemerintah akan terus melakukan efisiensi belanja tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat maupun kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
“Di sinilah kami terus bekerja pada efisiensi dan juga menjaga prioritas,” jelas Wamenkeu.
Sejumlah komponen belanja yang menjadi perhatian pemerintah antara lain perlindungan sosial, operasional pemerintahan, belanja pegawai, serta transfer ke daerah. Kebijakan transfer ke daerah juga mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan belanja agar pembangunan di daerah dapat berjalan secara efektif.
Melalui kombinasi kebijakan penerimaan dan belanja tersebut, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap PDB.
Suahasil menegaskan, pengendalian defisit merupakan bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas anggaran agar APBN tetap memiliki ruang untuk mendukung berbagai program pembangunan.
“Ini adalah angka yang kami rancang agar dapat meningkatkan kualitas anggaran,” katanya.
Selain menjaga efisiensi belanja, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi untuk memperkuat penerimaan negara. Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen.
Target tersebut ditopang sejumlah komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diproyeksikan tumbuh sekitar 5,4 persen, konsumsi pemerintah 5,6 persen, investasi sedikitnya 7 persen, sedangkan ekspor ditargetkan tumbuh 7,5 persen.
“Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan penerimaan negara,” ujar Suahasil.
Coretax Didorong Perkuat Penerimaan Pajak
Untuk mendukung peningkatan penerimaan negara, pemerintah juga terus memperkuat administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi. Implementasi Coretax menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas administrasi sekaligus kepatuhan wajib pajak.
Menurut Wamenkeu, penerapan Coretax telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Implementasi secara penuh pada 2026 diharapkan terus disempurnakan pada tahun berikutnya, terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Coretax akan terus diperbaiki, terutama dalam hal kepatuhan,” tuturnya.
Pemerintah juga menilai perluasan basis pajak menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas penerimaan negara. Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah mineral dan industri pertambangan melalui kebijakan hilirisasi.
“Kami meyakini bahwa hilirisasi ekstraksi mineral dan hilirisasi industri pertambangan merupakan kunci untuk memperluas basis pajak di masa depan,” ujar Wamenkeu.
Dengan strategi tersebut, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja, peningkatan penerimaan, serta pertumbuhan ekonomi. APBN 2027 diharapkan tidak hanya tetap sehat dari sisi fiskal, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sebagai instrumen pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.