Kampiunnews|Jakarta – Pemerintah mengakselerasi belanja negara sejak awal 2026 sebagai strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga akhir Januari 2026, realisasi belanja negara dalam APBN tercatat mencapai Rp227 triliun atau tumbuh 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kinerja APBN yang ekspansif ini diarahkan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mempercepat investasi infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi pada triwulan I-2026.
Dari total tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun. Peningkatan signifikan terjadi pada belanja bantuan sosial (bansos) dan belanja barang. Realisasi bansos tercatat Rp9,5 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding Januari 2025 sebesar Rp4,1 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I yang telah dimulai sejak Januari.
Program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi Rp19,5 triliun pada Januari 2026, jauh meningkat dari Januari 2025 yang baru mencapai Rp45 miliar. Per 21 Februari 2026, program tersebut telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan realisasi Rp56,5 triliun dari pagu Rp769,1 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun pada 2026.
Di bidang infrastruktur, pagu anggaran 2026 sebesar Rp434,8 triliun difokuskan pada swasembada pangan, energi, dan penguatan konektivitas. Proyek strategis meliputi pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan. Untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan, pemerintah telah mencairkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026 guna mendukung penyerapan gabah dan beras petani.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp95,3 triliun. Bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran serta menyiapkan tambahan alokasi Rp10,65 triliun yang mulai dicairkan bertahap pada akhir Februari 2026.
“Percepatan belanja ini merupakan bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” tutup Wamenkeu Suahasil.