Kampiunnews|Jakarta – Sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Selain memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran, pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan guru sebagai pilar utama peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dalam keterangannya kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/02/2026). Ia menyampaikan bahwa berbagai kebijakan konkret telah dijalankan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
Salah satu langkah signifikan adalah kenaikan insentif bagi guru honorer. Meski kewenangan guru honorer berada di bawah pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan tambahan insentif sebagai bentuk dukungan nyata.
“Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo menjadi Rp400 ribu,” ujar Seskab.
Selain itu, pemerintah juga menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah dalam memperkuat perlindungan, kesejahteraan, dan penghargaan terhadap profesi guru.
Tak hanya menaikkan nominal tunjangan, pemerintah turut membenahi sistem penyalurannya. Jika sebelumnya dana ditransfer ke pemerintah daerah dan diterima guru setiap tiga bulan, kini atas instruksi Presiden, tunjangan disalurkan langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
“Tahun lalu, Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan ke gurunya. Dan sudah berjalan. Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Seskab menegaskan bahwa seluruh program pendidikan nasional tetap berjalan dan bahkan diperkuat, dengan fokus yang lebih detail pada kebutuhan siswa, sekolah, dan guru.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” tandasnya.
Rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah di era Presiden Prabowo untuk memastikan pendidikan Indonesia semakin inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, dengan guru sebagai garda terdepan perubahan.