Kampiunnews | Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru dilantik menghadapi sorotan publik terkait kinerjanya selama 100 hari pertama. Meskipun tidak memiliki program khusus dengan target pencapaian 100 hari, langkah-langkah awal pemerintah tetap menjadi perhatian utama masyarakat sebagai indikator keseriusan dalam merealisasikan janji-janji politiknya.
“Langkah awal pemerintahan dapat menjadi tolok ukur komitmen terhadap janji-janji yang telah disampaikan. Seperti sebuah transaksi, keseriusan pemerintah harus diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekadar retorika belaka,” ujar Haris Rusly Moti, aktivis gerakan mahasiswa 1998, dalam keterangannya pada Senin, 20 Januari 2025.
Haris mengibaratkan langkah konkret ini sebagai “uang muka tanda jadi” atau down payment (DP) yang menunjukkan komitmen untuk memenuhi janji, serupa dengan tradisi Islam di mana akad dianggap sah jika dilengkapi dengan mahar.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil langkah nyata dalam waktu yang singkat, bahkan di tengah tantangan geopolitik global dan kondisi ekonomi yang penuh tekanan,” tambahnya.
Prabowocare: Kebijakan Populis untuk Rakyat
Haris menggunakan istilah Prabowocare untuk menggambarkan berbagai kebijakan populis yang dirasakan langsung oleh rakyat. Istilah ini terinspirasi dari “Obamacare,” kebijakan kesehatan populis di era Presiden Barack Obama.
Setidaknya ada tujuh kebijakan utama yang mencerminkan warna Prabowocare:
- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini diumumkan pada November 2024 dan mendapat sambutan positif dari pekerja.
- Penyesuaian PPN Barang Mewah. Pemerintah memutuskan pelaksanaan kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, menurunkan potensi penerimaan pajak dari Rp 75 triliun menjadi sekitar Rp 3 triliun. Langkah ini diambil untuk melindungi daya beli masyarakat.
- Pengurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya rata-rata yang dibayar jemaah haji 2025 turun menjadi Rp 55.431.750,78 dari sebelumnya Rp 56.046.171,60.
- Kenaikan Harga Gabah. Pemerintah menaikkan harga jual gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram untuk mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga beras.
- Pembatasan Impor Komoditas Strategis. Kebijakan pembatasan impor jagung, gula, garam, dan beras bertujuan melindungi harga komoditas lokal dan mewujudkan kedaulatan pangan.
- Stimulus Ekonomi Rp 38,6 Triliun. Stimulus ini mencakup bantuan beras, diskon listrik, insentif pajak, dan pembebasan PPh UMKM untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
- Program Makan Bergizi Gratis untuk Pelajar. Program ini bertujuan membangun generasi emas 2045. Meski implementasinya belum merata, manfaatnya sudah dirasakan di beberapa wilayah.
“Prabowocare menjadi bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat diwujudkan dalam langkah konkret,” tegas Haris. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program tersebut.
Haris berharap agar para pembantu Presiden, Menteri, dan Kepala Badan menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas. Ia juga meminta agar kebijakan yang belum matang atau belum menjadi keputusan pemerintah tidak diumumkan secara prematur.
“Langkah konkret ini adalah fondasi awal untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” tutup Haris Komandan Relawan TKN Prabowo – Gibran.
Berdasarkan survei yang dirilis Litbang Kompas pada 20 Februari 2025, sebanyak 80,9% publik menyatakan puas, sementara 19,1% menyatakan tidak puas atas kepemimpinan Prabowo – Gibran di 100 hari pertama.
Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, Lana T. Koentjoro, menilai capaian ini tidak terlepas dari kebijakan populis yang diambil pemerintahan Prabowo-Gibran selama tiga bulan terakhir. Beberapa di antaranya adalah program makan bergizi gratis, tes kesehatan gratis, hingga pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang diterapkan secara selektif hanya untuk barang mewah.
“Walaupun beberapa program masih berproses, hal ini justru membuat harapan masyarakat menjadi sangat tinggi. Ekspektasi yang besar ini turut mendorong tingkat kepuasan,” ujar Lana yang terlibat di relawan Gibranku.
Lana juga menambahkan bahwa euforia pemilihan presiden (pilpres) yang masih terasa selama tiga bulan pertama turut menjadi faktor pendukung. “Euforia dari Pilpres kemarin masih sangat tinggi, sehingga ekspektasi kepada Pak Prabowo juga sangat besar. Ini yang membuat posisi pemerintahannya cukup kuat di mata publik,” jelasnya.
Selain kebijakan populis, keberanian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi masyarakat kecil, seperti subsidi harga gabah dan pembatasan impor bahan pangan strategis, juga dianggap sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat.
Namun demikian, tantangan ke depan tetap besar. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat terus memenuhi harapan masyarakat melalui implementasi kebijakan yang konsisten dan akuntabel.