Kampiunnews|Jakarta – Pemerintah terus memperkuat iklim investasi nasional sebagai fondasi utama mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target 8 persen pada tahun 2029. Di tengah meningkatnya minat investor terhadap sektor hilirisasi, kendaraan listrik, industri manufaktur, dan ekonomi hijau, pemerintah kini fokus mempercepat penyelesaian hambatan investasi melalui pendekatan langsung dan praktis di lapangan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui strategi debottlenecking atau penguraian hambatan investasi guna meningkatkan partisipasi sektor swasta yang selama ini mendominasi sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional.
Dalam seminar internasional bertajuk Debottlenecking Channel yang diselenggarakan di Aula Dhanapala, Jakarta, Selasa (12/5), Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah kini bergerak dari sekadar pembenahan regulasi administratif menuju penyelesaian konkret atas persoalan yang dihadapi investor di lapangan.
Menurutnya, perkembangan investasi nasional saat ini menunjukkan tren positif seiring meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap langkah reformasi struktural pemerintah, terutama dalam sektor industri hilirisasi, energi baru terbarukan, infrastruktur, hingga kendaraan listrik berbasis baterai nikel.
Pemerintah juga memperkuat basis hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE).
Satgas tersebut memiliki fokus pada percepatan paket ekonomi, debottlenecking investasi, serta penyederhanaan proses perizinan lintas kementerian dan lembaga. Satgas dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Menteri Keuangan sebagai salah satu Wakil Ketua.
“Kami melakukan sidang mingguan berdasarkan laporan dari pelaku usaha yang menghadapi hambatan. Pendekatan ini lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik karena kami menangani masalah nyata,” ujar Purbaya.
Hingga saat ini, Satgas P3-MPPE telah menerima 142 laporan hambatan investasi melalui kanal resmi pemerintah. Sebanyak 83 kasus telah dibahas dalam sidang terbuka yang dapat dipantau publik dan media sebagai bagian dari transparansi kebijakan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 kasus berhasil diselesaikan sepenuhnya. Pemerintah bahkan berhasil mengamankan potensi investasi senilai sekitar USD 25 hingga 30 miliar hanya dalam enam bulan terakhir.
Menkeu menjelaskan, pemerintah akan terus mengoptimalkan instrumen fiskal untuk mendukung reformasi struktural di berbagai sektor strategis nasional.
Salah satu fokus utama adalah revitalisasi industri tekstil melalui dukungan pembiayaan murah dari Eximbank agar industri nasional mampu memperbarui mesin produksi dan meningkatkan daya saing global.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan industri komprehensif melalui pemberian insentif bagi industri kendaraan listrik berbasis baterai nikel serta memperkuat program hilirisasi nasional.
Kebijakan tersebut dilakukan melalui pengenaan pajak ekspor bahan mentah dan pemberian insentif terhadap produk turunan kelapa sawit atau CPO agar mampu menciptakan nilai tambah lebih besar di dalam negeri.
Untuk mempermudah investor, pemerintah juga membuka kanal pelaporan khusus berbasis digital guna mempercepat penyelesaian kendala investasi.
Menkeu menegaskan Satgas memiliki kewenangan lintas kementerian untuk melakukan intervensi apabila ditemukan proses birokrasi yang menghambat investasi di instansi tertentu.
“Jika Anda menghadapi masalah dalam menjalankan bisnis, sampaikan kepada kami. Kami akan memastikan hambatan tersebut dihilangkan secepat mungkin,” pungkas Menkeu di hadapan para duta besar dan asosiasi bisnis internasional.