Kampiunnews|Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mulai menancapkan agenda percepatan pembangunan sektor pesisir. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/4/2026), Prabowo memerintahkan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, program yang digadang-gadang menjadi wajah baru transformasi ekonomi nelayan nasional.
Langkah ini dibaca sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo tidak ingin pembangunan di wilayah pesisir kembali berjalan lamban, apalagi Indonesia selama ini kerap bicara besar soal negara maritim, tetapi tertinggal dalam pembenahan kampung-kampung nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mengebut penyelesaian 100 titik Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan tuntas pada akhir Mei 2026.
“Kita sudah membangun 100 titik, 65 tahap satu, 35 tahap kedua. Dan kemudian itu totalnya 100, semuanya diperkirakan akhir bulan Mei selesai,” kata Trenggono usai rapat.
Namun Presiden tak hanya bicara soal bangunan. Dalam rapat itu, Prabowo juga menyoroti satu persoalan klasik yang kerap membuat proyek pemerintah mandek di lapangan: pengelolaan dan kualitas SDM.
Menurut Trenggono, aspek “pengawakan” atau tata kelola Kampung Nelayan menjadi perhatian serius Presiden. Artinya, pemerintah mulai sadar bahwa membangun kawasan tanpa manajemen yang kuat hanya akan melahirkan proyek seremonial tanpa dampak jangka panjang.
“Kemudian pengawakan dari Kampung Nelayan, kan penting juga. Itu salah satu yang kita bahas dengan Bapak Presiden,” ujarnya.
Sorotan ini penting. Sebab selama bertahun-tahun, problem utama kawasan nelayan bukan semata minimnya fasilitas, melainkan lemahnya tata kelola, akses pasar, hilirisasi hasil tangkap, hingga rendahnya daya saing masyarakat pesisir.
1.000 Kampung Baru, Indonesia Timur Jadi Taruhan
Yang lebih ambisius, pemerintah tak berhenti pada 100 titik. Tahun ini, Prabowo juga menyiapkan 1.000 Kampung Nelayan tambahan yang akan dikerjakan secara paralel dengan fokus utama ke kawasan Indonesia Timur.
“Yang seribu berikut di tahun 2026 secara paralel kita akan kerjakan dan fokusnya adalah ke Indonesia Timur,” ungkap Trenggono.
Langkah ini memperlihatkan bahwa Indonesia Timur kini mulai diposisikan bukan sekadar halaman belakang pembangunan, tetapi sebagai medan utama pertarungan ekonomi maritim nasional.
Meski demikian, publik tentu akan menunggu satu hal yang paling krusial: apakah proyek besar ini benar-benar akan menyentuh kehidupan nelayan kecil, atau hanya berhenti sebagai etalase pembangunan dengan nama besar tetapi dampak minim di lapangan.
Selain pembangunan kampung nelayan, rapat terbatas juga membahas rencana kerja sama pengadaan kapal dengan Pemerintah Inggris. Namun proyek ini belum masuk tahap eksekusi dan masih berkutat pada analisis teknis.
Pemerintah kini tengah menghitung kesiapan industri galangan kapal nasional mulai dari jumlah galangan yang tersedia, kemampuan produksi, hingga kesesuaian spesifikasi.
“Persiapan semuanya, seperti galangan kapal di Indonesia ada berapa, yang sanggup, yang sesuai. Itu semua kita sedang analisis bersama. Mudah-mudahan nanti segera bisa cepat. Karena targetnya dua tahun harus sudah jadi,” jelas Trenggono.
Pernyataan ini sekaligus memperlihatkan bahwa modernisasi sektor perikanan tak cukup hanya dengan membangun kampung nelayan, tetapi juga harus dibarengi dengan revitalisasi armada, industri pendukung, dan rantai logistik laut.
Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih kini menjadi salah satu ujian awal pemerintahan Prabowo di sektor kelautan. Jika berhasil, program ini bisa menjadi fondasi baru bagi kebangkitan ekonomi pesisir dan penguatan kedaulatan maritim Indonesia.
Namun jika gagal, proyek ini berisiko menjadi daftar panjang program ambisius yang megah di atas kertas, tetapi rapuh dalam implementasi.
Di tengah besarnya potensi laut Indonesia, publik kini menunggu: apakah Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar akan menjadi mesin kesejahteraan nelayan, atau hanya slogan pembangunan yang kembali tenggelam di birokrasi.