Kampiunnews|Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk membangun ekonomi kerakyatan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Melalui koperasi, pemerintah ingin menciptakan rantai pasok nasional yang lebih efisien, memangkas peran perantara, sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat dapat terdistribusi hingga ke pelosok desa dengan harga yang lebih terjangkau.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurut Presiden, untuk pertama kalinya pemerintah memiliki kendali yang lebih kuat terhadap sistem distribusi barang dari tingkat pusat hingga desa melalui jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah akan memiliki jalur rantai pasok dan jaringan distribusi dari pusat sampai ke desa. Dengan demikian, kita tidak bisa di-blackmail, tidak ada lagi permainan kelangkaan atau penimbunan barang pada saat krisis,” tegas Prabowo.
Presiden mengungkapkan, hasil kajian pemerintah menunjukkan bahwa panjangnya rantai distribusi selama ini membuat keuntungan terbesar justru dinikmati para perantara. Berdasarkan penelitian Kementerian Pertanian, margin yang diambil pihak tengah mencapai 30 hingga 40 persen, sehingga petani maupun konsumen hanya memperoleh manfaat yang jauh lebih kecil.
Melalui KDMP, pemerintah menargetkan margin distribusi dapat ditekan menjadi sekitar 5–10 persen, sehingga keuntungan lebih besar dapat kembali dinikmati petani dan masyarakat sebagai konsumen.
“Dengan Koperasi Desa Merah Putih, margin cukup sekitar 5 sampai 10 persen. Sisanya bisa dinikmati oleh petani dan konsumen. Ini merupakan bentuk keamanan ekonomi jangka panjang,” ujar Presiden.
Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program pro-rakyat dijalankan secara transparan dan akuntabel. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penyelewengan yang merugikan masyarakat.
“Kita tidak akan pilih kasih, tidak akan tebang pilih, dan tidak akan ragu bertindak terhadap setiap bentuk penyelewengan,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Presiden menyatakan optimistis berbagai kebijakan ekonomi pemerintah telah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, serta berlandaskan kepentingan nasional akan menghasilkan manfaat nyata dan semakin meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.