Kampiunnews | Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/07). Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk laporan pelaksanaan APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta persiapan Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
Dalam keterangan pers usai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan perkembangan pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024 yang tengah dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI.
“Pertama, mengenai rencana Undang-Undang pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 yang sedang dibahas dengan Badan Anggaran DPR. Insyaallah, sesuai audit BPK, laporan keuangan pemerintah pusat kembali meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ujar Sri Mulyani.
Menkeu juga melaporkan proyeksi fiskal tahun 2025, dengan defisit APBN diperkirakan mencapai 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menegaskan bahwa angka tersebut mencerminkan keseimbangan antara potensi penerimaan negara dan kebutuhan belanja prioritas nasional.
“Saya juga melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai pembahasan lanjutan APBN 2025 di DPR, terutama pasca laporan semester, yang menyoroti berbagai capaian program pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026. Nota tersebut direncanakan akan disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR RI pada bulan Agustus mendatang.
“RAPBN 2026 akan mengakomodasi sejumlah program prioritas Presiden, mulai dari program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, hingga penguatan ketahanan pangan,” jelas Sri Mulyani.
Ia juga menambahkan bahwa sektor pendidikan menjadi fokus penting dalam RAPBN 2026, termasuk penguatan pendidikan dasar dan menengah, perbaikan madrasah, pengembangan sekolah digital, serta dukungan terhadap program Kemendiktisaintek.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas A. M. Djiwandono.