Kampiunnews|Swiss – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong perdamaian Palestina melalui keikutsertaan aktif dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal proses stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Swiss untuk menghadiri World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, yang juga dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat diplomasi perdamaian di tingkat global.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya kepada media di Bad Ragaz, Swiss, Jumat (23/01/2026), usai Presiden Prabowo menjalani agenda kenegaraan di Davos.
Menlu menjelaskan, salah satu agenda utama Presiden Prabowo dalam lawatan tersebut adalah penandatanganan Charter Board of Peace, yang merupakan kelanjutan dari proses panjang dialog dan pertemuan antarnegara, khususnya negara-negara Islam serta negara dengan penduduk mayoritas Muslim, dalam merespons situasi kemanusiaan dan konflik di Palestina.
“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini merupakan bagian dari proses yang selama ini telah kita jalani dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian, serta mendukung rehabilitasi pascakonflik di Palestina, khususnya Gaza,” ujar Menlu.
Menurut Menlu, pembentukan BoP lahir dari tekad bersama komunitas internasional untuk mengambil langkah yang lebih konkret dan terkoordinasi guna mewujudkan perdamaian yang bersifat permanen di Gaza. Rangkaian pertemuan intensif tersebut berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi momentum penting penandatanganan piagam Board of Peace.
“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional yang kini resmi berdiri, dengan tugas untuk memonitor aspek administrasi, stabilisasi, serta upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan Palestina secara umum,” tuturnya.
Menlu menegaskan, Indonesia memandang penting untuk bergabung dalam BoP karena sejak awal konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, terutama terkait perjuangan rakyat Palestina. Meski proses pembentukan badan ini berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo secara matang mempertimbangkan berbagai aspek strategis sebelum memutuskan Indonesia menjadi bagian dari BoP.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya mencapai perdamaian tersebut, maka Indonesia harus berada di dalamnya,” tegas Menlu.
Keputusan tersebut juga diambil melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu mengungkapkan, sejumlah negara sepakat untuk bergabung dalam BoP, di antaranya Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya telah bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ungkapnya.
Menlu meyakini, kehadiran BoP merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina. Kehadiran negara-negara tersebut diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan dan langkah BoP tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
“Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Menutup keterangannya, Menlu menegaskan bahwa Board of Peace tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah badan internasional yang lahir dari kepedulian bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza. Oleh karena itu, Indonesia memutuskan untuk ikut berpartisipasi,” pungkas Menlu.