Kampiunnews|Jakarta – Rapat Dengar Pendapat (RDP) BP Batam bersama Komisi VI DPR RI menjadi momentum penting untuk membahas arah pembangunan dan rencana kerja Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/8/2026), BP Batam memaparkan rencana anggaran sebesar Rp2,44 triliun yang diarahkan untuk memperkuat pembangunan kawasan dan mendorong percepatan investasi di Batam.
RDP tersebut dihadiri Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, didampingi para anggota/deputi BP Batam beserta jajaran.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra. Dalam kesempatan tersebut, BP Batam memaparkan arah pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam pada 2027 dengan mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern.”
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menjelaskan, pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun, sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” ujar Amsakar dalam RDP tersebut.
Menurut Amsakar, terdapat rekomposisi anggaran sebesar Rp131,26 miliar yang sebelumnya telah disetujui Komisi VI DPR RI dalam RDP pada 17 Juni 2026. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan baru serta pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas investasi di KPBPB Batam.
Secara keseluruhan, anggaran BP Batam 2027 akan dialokasikan melalui dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
“Secara keseluruhan, pagu anggaran BP Batam tahun 2027 akan dialokasikan melalui dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis,” jelas Amsakar.
Kebijakan anggaran tersebut menjadi bagian dari strategi BP Batam dalam memperkuat daya saing kawasan. Pembangunan infrastruktur modern dan pengembangan kawasan yang inklusif diharapkan dapat memberikan kepastian serta kenyamanan bagi investor sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Selain membahas pagu anggaran, BP Batam juga menyampaikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk 2027 yang ditetapkan sebesar Rp2,44 triliun.
Penerimaan tersebut bersumber dari unit-unit penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam.
Tiga kontributor terbesar PNBP BP Batam ditargetkan berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
Amsakar berharap dukungan Komisi VI DPR RI dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program yang telah disusun sehingga target pembangunan dan investasi di Batam dapat berjalan secara optimal.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan arahan dari Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI agar pelaksanaan program Tahun 2027 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, dan perekonomian nasional,” kata Amsakar.
Pada akhir RDP, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan BP Batam terkait pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasi kepada pimpinan BP Batam beserta jajaran atas penyusunan rencana anggaran tersebut.
“Terima kasih kepada Kepala BP Batam, Wakil Kepala BP Batam, beserta jajaran yang telah menyusun anggaran ini dengan baik agar dapat dioptimalkan pada tahun 2027 mendatang,” ujar Andre.
Dengan dukungan anggaran tersebut, BP Batam menargetkan pengembangan KPBPB Batam pada 2027 semakin terarah. Fokus pada pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan, peningkatan pelayanan, dan penciptaan iklim investasi yang kompetitif diharapkan mampu memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.