Kampiunnews|Jakarta – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Thomas Djiwandono, menegaskan gagasannya untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter, khususnya pada pengelolaan likuiditas dan suku bunga, guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Gagasan tersebut disampaikan Thomas usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI di Jakarta, Senin. Ia menegaskan, pendekatan yang diusulkannya berbeda secara fundamental dengan kebijakan pembagian beban (burden sharing) yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19.
“Yang ingin saya cetuskan adalah sinergi fiskal-moneter di level likuiditas dan suku bunga. Ini fundamentally berbeda dengan apa yang dilakukan saat pandemi,” ujar Thomas.
Menurutnya, di tengah target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan pola sinergi kebijakan yang lebih adaptif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Thomas menekankan bahwa pengelolaan likuiditas oleh bank sentral tidak hanya berorientasi pada stabilitas moneter, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi.
Thomas mengakui kebijakan moneter BI telah bersifat akomodatif, tercermin dari penurunan BI-Rate dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen saat ini. Namun, ia mencatat masih adanya jeda waktu dalam transmisi kebijakan tersebut ke sektor riil.
“Untuk penurunan 1 persen BI-Rate, bunga kredit modal kerja hanya turun sekitar 0,27 persen dalam enam bulan dan maksimal 0,59 persen dalam tiga tahun. Artinya, dampak kebijakan membutuhkan waktu dan tidak sepenuhnya tersalurkan,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai penguatan sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan otoritas keuangan menjadi krusial, terutama melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menanggapi dinamika dan sentimen publik terkait pencalonannya, Thomas menegaskan bahwa pembuktian kinerja nyata menjadi kunci utama. Ia juga menegaskan komitmennya terhadap independensi Bank Indonesia dengan mengundurkan diri dari jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak Maret 2025 dan mengakhiri keanggotaan partai per 31 Desember 2025.
Sebagai informasi, Thomas Djiwandono diusulkan bersama Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro oleh Gubernur BI Perry Warjiyo kepada Presiden RI pada 14 Januari 2026, sebelum diajukan ke DPR RI sesuai ketentuan perundang-undangan.
Siapa Thomas Djiwandono?
Thomas Djiwandono lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia merupakan putra pertama dari Soedradjad Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia periode 1993–1998, dan Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo.
Pendidikan sarjananya ditempuh di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat, dengan jurusan Sejarah. Karier jurnalistik sempat dijalani Thomas sebagai wartawan magang Majalah Tempo pada 1993 dan wartawan Indonesia Business Weekly setelah lulus pada 1994.
Karier di sektor keuangan dimulai sebagai analis di Whetlock NatWest Securities, Hong Kong (1996–1999), kemudian sebagai konsultan di Castle Asia, Jakarta (1999–2000). Ia melanjutkan pendidikan magister di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS), Washington DC, dan lulus pada 2003.
Pada 2004, Thomas bergabung dengan PT Comexindo International, bagian dari Arsari Group. Selama dua dekade, ia menempati berbagai posisi strategis, mulai dari Direktur Pengembangan Bisnis, Deputi CEO, hingga CEO periode 2010–2024. Ia juga menjabat sebagai Deputi CEO Arsari Group (2011–2024).
Di bidang pemerintahan, Thomas pernah tergabung dalam Tim Gugus Sinkronisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan pada masa transisi pemerintahan 2024. Ia kemudian dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024 dan menjabat hingga ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Thomas juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Namun, sebagai bentuk komitmen terhadap independensi Bank Indonesia, ia telah mengundurkan diri dari jabatan tersebut sejak Maret 2025 dan resmi keluar dari keanggotaan partai per 31 Desember 2025.