Kampiunnews I Jakarta – Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) melaporkan stabilitas sistem keuangan pada kuartal III-2023 masih terjaga di tengah tantangan dan dinamika pasar keuangan global. Menurut Ketua KKSK, Sri Mulyani, hal itu lantaran ditopang kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang _resilient_ dan berdaya tahan. Gubernur BI, Perry Parjiyo, menambahkan bantalan yang menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah permodalan yang kuat dengan CAR perbankan 27,62% dengan rasio kredit bermasalah (NPL) 2,50% (bruto) dan 0,79% (neto) pada Agustus 2023.
Lalu rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap terjaga, yakni 25,83%. Ditambah implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang telah memberikan tambahan likuiditas pada 120 bank sebesar Rp 28,79 triliun, dari dari Rp 108,15 triliun menjadi sebesar Rp 136,94 triliun.
2. Menkeu, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah masih akan mengimpor bahan makanan, terutama beras, yang berperan terhadap kenaikan inflasi. Di saat bersamaan, pemerintah akan terus menopang ketahanan di sisi permintaan dengan menggelontorkan berbagai subsidi dan bantuan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah, kata Ani, akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diberikan bagi sekitar 18,8 juta keluarga selama 2 bulan, pada November dan Desember 2023.
Penebalan bansos ini diberikan kepada penerima sembako yaitu 21,3 juta keluarga, dengan memberi memberikan 10 kg beras per bulan, mulai September hingga Desember. Selain itu, pemerintah melakukan pengendalian harga bahan pangan di luar beras, seperti jagung dan gula. Pengendalian dilakukan melalui cadangan pangan pemerintah, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan BI dalam forum tim pengendalian inflasi daerah.
3. Pemerintah tengah mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) baru untuk memberi insentif tambahan agar para eksportir makin betah menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Menurut Menkeu Sri Mulyani, insentif itu masih terkait diskon tarif PPh final atas bunga instrumen penempatan DHE. Makin lama DHE parkir di dalam negeri, tarif PPh akan makin turun dan bahkan bisa menjadi 0%. Instrumen penempatannya pun akan diperluas, tidak hanya deposito.
Aturan tentang DHE saat ini tertuang dalam PP No 36/2023 yang mewajibkan eksportir SDA menyimpang DHE minimal USD 250 ribu di sistem keuangan domestik minimal tiga bulan. Ketentuan ini dikeluhkan eksportir karena membuat mereka kesulitan mengatur _cash flow_ di tengah harga komoditas yang turun.
*TRENDING MEDSOS*
1. Ketua MK Bohong _trending_ di X (Twitter) setelah pemberitaan mengenai sidang MKMK yang menemukan bukti cukup dan dugaan kebohongan Ketua MK Anwar Usman, yang juga paman dari Gibran.
2. Adian Napitupulu _trending_ di X (Twitter), setelah dia diundang di Mata Najwa dan memberikan keterangan bahwa merasa tak lagi mengenal Presiden Jokowi dalam satu bulan terakhir: “Saya seperti diadu dengan orang yang kita sayangi”.
3. Kejaksaan Agung _trending_ di X (Twitter) setelah menetapkan anggota BPK, Achsanul Qosasi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo.
_*HIGHLIGHTS*_
1. Komitmen PDIP untuk bersama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf sampai akhir masa tugas, sebagaimana disampaikan Hasto, memberikan sedikit kelegaan. Sejauh ini, berkembang spekulasi kuat yang menyebut bahwa karena keretakan hubungan dengan Jokowi, para menteri dari PDIP akan angkat kaki dari kabinet. Spekulasi tersebut menimbulkan persepsi ketidakpastian akan stabilitas pemerintahan, mengingat hanya tersisa waktu sekitar 12 bulan saja sampai akhir tugas Jokowi-Ma’ruf. Masyarakat tentu berharap bahwa keretakan hubungan tersebut dapat diatasi dengan kepala dingin.
2. Uang korupsi proyek BTS Kemenkominfo mengalir kemana-mana termasuk ke kantong anggota III Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi (AQ). Status tersangka bagi AQ membuktikan rahasia umum yang menyebut BPK sebagai pemegang palu vonis laporan keuangan semua lembaga negara, bisa dipesan vonisnya asalkan ada pelicin. Dari persidangan para tersangka proyek tersebut, terungkap sejumlah nama lain yang disebut juga turut melahap uang proyek, antara lain orang penting di Partai Gerindra. Kejagung diharapkan tidak lelah mengusut mereka yang diduga kuat ikut menikmati uang jarahan tersebut.