Kampiunnews I Jakarta – Dampak perang Rusia dan Ukraina masih menjadi ancaman ketahanan pangan Indonesia setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.
Demikian hasil seminar atas riset t Nagara Institute bertajuk Tantangan dan Arah Kebijakan Pangan untuk Indonesia Emas, Kamis, 16 Juni 2023 di Jakarta.
“Perang antara Rusia dan Ukraina tidak dipungkiri menjadi salah satu penyebab utama terjadinya krisis pangan global saat ini, tentu saja termasuk Indonesia,” demikian Dian Revindo, peneliti dari lembaga yang dipimpin Dr. Akbar Faisal.
Karena, lsnjut Revindo, baik Rusia maupun Ukranina adalah penyumbang gandum, jagung serta minyak nabati non sawit terbesar di dunia.
Indonesia kendati bukan pengosumsi utama dari produk seperti gandum dan jagung, tapi masih mengimpor cukup banyak dari Ukraina. Pada tahun 2019 misalnya, Ukranina menempati posisi kedua pengimpor gandum terbesar ke Indonesia senilai US$58 juta.
Khusus untuk beras yang menjadi konsumsi utama di Indonesia, dampak konflik geopolitik itu memberi dampak buruk dari sisi persediaan pupuk dan gas alam.
Seperti diketahui, biaya pupuk dan benih masing-masing mencapai 6% dan 3,4% dari total biaya produksi padi sawah. “Itulah sebabnnya fluktuasi harga pupuk sangat berpengaruh pada produksi padi di tanah air,” demikian riset Nagara Institute.
Hingga 2020, produsen pupuk milik negara menghasilkan 7 juta ton pupuk urea. Pemerintah tetap berusaha untuk menjaga harga tetap rendah meskipun produksi pupuk dalam negeri sejak lama terpuruk dalam kesulitan.
Salah satu kebijakan yang yang diambil pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Kementerian Eemergi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020 yang membatasi harga gas bumi domestik sebesar US$ 6 mmbtu di tengah kenaikan harga gas bumi di pasar internasional.
Apalagi pada pertengahan 2022, harga gas bumi naik ke tingkat yang sangat tinggi akibat konflik politik antara Rusia dan ukraina.
Masalah pupuk masih tetap mengemuka, bahkan salah satu produsen pupuk utama di Tanah Air, yakni Pupuk Iskandar Muda berhenti beriperasi karena kekurangan pasokan gas bumi sebagai input utama produksi pupuk, yaitu amoniak.
Tentu saja pemerintah telah melakukan intervensi dalam hal menyediakan pupuk seperti dengan memberiukan subsidi pupuk pada tahun 2022 sebesar Rp25 triliun untuk 16 juta petani yang terdaftar dalam Sitem Eletronik Rencana Definitif Kebutuh kelompok( e-RDKK).
Kebijakan lain adalah menjamin harga gas alam di angka US$6 per million britsh thermal unit (MMBTU) “Intervensi dan subsidi seperti ini i tentu saja bukan tanpa beban bagi pemerintah,” tegas Dian.
Dalam laporan pemerintah, selama satu dekade terakhir beban subsidi pupuk naik 50% tahun 2021 dan sempat mencapai tinggkat tertinggi pada 2028, yakini sebesar Rp30 triliun.
Karena itu ke depan, tak ada cara lain, Nagara Institute meminta pemerintah mendisain ulang alokasi anggarannya untuk setiap jenis pupuk yang disubsidi dan meformulasi ulang komposisi pupuk NPK yang mengandung nitrogen, fosfor dan kalium.
Sebagai pembicara dalam seminar itu, diakui Eddy Priyono, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perkekonomian mengakui pemerintah suduh cukup optimal mengupayakan ketahanan pangan nasional.
Misalnya dari segi lahan, selain mencegah penyusutan lahan pertanian, pemerintah sudah membuka 4 food estate utama di Kapuas dan Pulang Pisau (Kalteng), Humbang Hasundutan (Sumut), Sumba Tengah dan Belu (NTT) dan Keroom (Papua).
Demikian juga, lanjut, pemerintah juga sudah mendorong mekanisasi pertanian. Eddy mencontohkan pada tahun 2022 pemerintah telah menyalurkan lebih dari 21 ribu Alsintan seperti traktor dan harvester. “Penyaluran kredit dalam bentuk KRU untuk pertanian juga terus meningkat setiuap tahun,” jelas Eddy.
Ia juga menjelaskan penyaluran bantuan benih untuk berbagai komoditas. “Pada tahun 2022 Kementan memberikan bantuan benih jagung untuk 374,7 ribu hektar dan padi untuk 734,9 ribu hektar.”