Kampiunnews|Jakarta – Ketika kabar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala dan Wakil Kepala BGN, Dadan Hindayana, Sonny Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, kita sebetulnya tidak terlalu kaget. Kita sudah menduga sejak lama bahwa Prabowo pada akhirnya akan membersihkan hama tikus di dalam dapur MBG itu. Ini hanya soal momentum saja.
Ada semacam ironi yang menyakitkan dalam cerita ini. Sebuah program yang lahir dari niat paling sederhana, memberi makan gratis kepada anak-anak sekolah, ternyata harus berhadapan dengan musuh yang paling tua dalam sejarah republik ini: tangan-tangan koruptor. Tapi mari kita mulai dari awal.
Prabowo Subianto, jauh sebelum dilantik sebagai presiden, sudah berbicara tentang anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi yang menyebabkan tubuh melambat berkembang dan berdampak pada otak yang tumbuh tidak sesuai usia. Stunting bukan sebagai retorika kampanye yang menguap begitu pemilihan usai, melainkan sebagai tekad yang rupanya selalu membayang dan mengusik dirinya. Badan Gizi Nasional bahkan sudah resmi berdiri sebelum ia menginjakkan kaki di Istana. Program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, adalah proyek ambisius yang ia bawa dari mimpi puluhan tahun silam ke anggaran konkret, dari visi ke meja makan jutaan bahkan puluhan juta siswa. Dana ratusan triliun digelontorkan. Itu bukan uang kecil!
Banyak yang khawatir. Dengan duit segede itu, pastilah akan ada banyak maling berkemah di Tugu Tani, bersiap menggarong uang rakyat. Tapi Prabowo tetap setia pada visinya untuk memajukan kualitas SDM kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Ini soal keadilan dan kesetaraan setiap anak pada akses menuju sumber-sumber daya yang dikelola negara.
John Rawls menulis dalam A Theory of Justice bahwa ketidakadilan sosial baru bisa ditoleransi bila ia menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. MBG, dalam semangat itu, adalah jawaban yang tepat. Negara hadir bukan untuk yang kuat, melainkan untuk yang lemah. Bukan untuk mereka yang sudah punya, melainkan untuk mereka yang belum sempat punya karena selama ini dihambat oleh para pejabat korup.
Namun rupanya ada orang-orang yang membaca program ini dengan kalkulator lain. Insting perompak segera bekerja dengan cara yang paling gelap.
Bukan kalkulator gizi. Bukan kalkulator prestasi pendidikan. Melainkan kalkulator titik SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang bisa dijual, diperjualbelikan, diatur, dan dipertukarkan dengan kepentingan memperkaya diri. Semuanya dilakukan di bawah meja, gelap, khas kesukaan tikus! Dadan Hindayana, Sonny Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, tiga pejabat paling tinggi dalam struktur BGN kini tersangka. Tiga nama yang kini harus menanggung malu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh sistem yang memungkinkan mereka ada di situ.
Kejaksaan Agung menetapkan mereka sebagai tersangka. Presiden mencopot mereka lebih dulu sehari sebelumnya. Urutannya itu penting untuk membaca sikap Prabowo yang intoleran terhadap mentalitas pejabat korup. Presiden tidak menunggu proses hukum selesai untuk bertindak. Ia bergerak mengantisipasi: menyapu bersih tikus-tikus sesaat sebelum tangan mereka diborgol hukum. Gerakan itu berbicara lebih keras dari pidato mana pun serentak mengirim signal kepada semua: “jangan main-main dengan jabatan yang saya percayakan.”
Prabowo hendak menegaskan satu hal yaitu ia masih memiliki power! Dalam situasi ini power itu nyata mengatasi “krisis” di tubuh BGN. Krisis bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal otoritas moral. Ketika pemimpin kehilangan kepercayaan rakyat, bukan karena ia tak berkuasa, melainkan karena ia tak dipercaya lagi bisa melindungi yang lemah dari yang kuat. Pencopotan ketiga pejabat BGN itu, bagi saya, adalah pernyataan otoritas moral yang jarang kita lihat. Biasanya ditersangkakan dulu baru dicopot.
Prabowo sedang berkata, tanpa perlu microphone: “jangan kau ganggu apa yang menjadi hak rakyat kecil.”
Dan yang membuat momen ini lebih menggigit adalah fakta bahwa mereka yang dicopot bukanlah musuh politik bukan pula oposisi. Mereka adalah orang-orang dari dalam lingkaran itu sendiri. Ini bukan drama kekuasaan melawan opisisi, melainkan suatu gestur politik presiden yang berbalik dan berkata kepada lingkarannya sendiri: kau stop!
Itu bukan hal yang mudah dan bukan pula hal yang biasa. Tapi izinkan saya jujur tentang satu hal yang tidak boleh kita tutup-tutupi.
Akar masalahnya bukan pada gagasan MBG. Gagasan itu bagus, bahkan sangat bagus. Masalahnya adalah birokrasi kita yang sudah terlalu lama hidup dalam ekosistem yang menganggap jabatan publik sebagai kesempatan pribadi untuk memperkaya diri. “Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?” Kata-kata ini bukan lelucon, melainkan mentalitas yang mengendap puluhan tahun dalam cara kerja lembaga-lembaga kita. Korupsi bahkan sudah membudaya, berurat berakar dalam jabatan, jaringan birokrasi yang nyaris tidak bisa ditembus oleh para pejabat yang paling jujur sekalipun.
Korupsi bukan sekadar tindak pidana tetapi sudah menjadi membudaya. Korupsi punya bahasa sendiri, jaringan sendiri, dan yang paling berbahaya ia punya normalisasi sendiri. Ketika seseorang bermain-main dengan anggaran makan siang anak SD, ia tidak selalu merasa jahat. Ia merasa “pintar”. Ia merasa mampu menjadi pemain (player) yang jago “memanfaatkan peluang”. Dan itu yang membuat kanker ini sulit dioperasi karena sudah terlanjur menyebar ke mana-mana.
Hannah Arendt menyebut ini the banality of evil, kejahatan yang paling berbahaya bukan yang dilakukan monster, melainkan yang dilakukan orang biasa yang berhenti berpikir tentang akibat moral dari tindakannya.
Maka ketika Prabowo berkata dalam berbagai kesempatan bahwa ia tidak akan membiarkan program kerakyatannya dirusak oleh siapa pun: “Saya tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah dan rakyat Indonesia”, kalimat itu bukan retorika kosong jika diikuti dengan tindakan nyata. Dan pencopotan itu adalah tindakan nyata.
Saya ingin jujur saja di sini: program sebaik apa pun bisa mati di tangan birokrasi yang busuk. Gagasan revolusioner bisa layu dalam perjalanannya dari kertas ke lapangan, dari niat ke eksekusi. Presiden boleh bermimpi setinggi langit, boleh berpidato berapi-api menyampaikan visi dan ideanya tentang Indonesia adil makmur, tetapi jika aparaturnya terus melihat mimpi itu sebagai ladang pribadi, maka rakyat yang akan terus kecewa.
Pencopotan ketiga pimpinan BGN itu harus dibaca sebagai sinyal, bukan penutup cerita. Sinyal bahwa presiden serius ingin bersih-bersih jaringan birokrasi kita yang korup. Sinyal bahwa tidak ada yang imun terhadap hukum. Sinyal bahwa MBG bukan proyek yang boleh diperjual-belikan untuk memperkaya satu dua orang.
Paradoksnya begini: program yang paling merakyat dalam sejarah modern Indonesia justru diserang dari dalam oleh orang-orang yang dipercaya menjalankannya, baik sipil maupun pensiunan polisi dan militer. Dan orang yang paling gigih mempertahankannya justru adalah sosok yang selama ini sering digambarkan keras dan militeristik.
Mungkin itulah yang dibutuhkan republik ini di saat seperti ini: bukan kelembutan yang membiarkan kebusukan tumbuh subur, melainkan ketegasan yang berani menyebut nama dan mencabut hingga ke akar-akarnya.
Anak-anak itu masih menunggu makan siang mereka. Dan mereka tidak peduli dengan drama di Jakarta. Mereka hanya ingin jatah makan siang gratisnya tetap hadir, tidak kurang sesuatu apapun.