Kampiunnews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan perlunya reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa reformasi subsidi LPG merupakan fokus utama pemerintah, terutama mengingat skema yang ada saat ini telah berlangsung lebih dari 20 tahun tanpa adanya perubahan signifikan. Ia menegaskan bahwa subsidi LPG, yang mencapai Rp87 triliun per tahun, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.
“Harapannya masyarakat bisa mendapatkan harga yang semurah-murahnya. Namun, kenyataannya, ada yang membeli hingga Rp25.000 per tabung di tingkat masyarakat. Selain itu, praktik pengoplosan juga terjadi. Ini sangat disayangkan,” ungkap Bahlil kepada wartawan setelah pertemuan.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penataan subsidi untuk mencegah pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah berencana untuk mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan meningkatkan status mereka menjadi subpangkalan, yang lebih mudah diawasi.
“Dengan menjadikan mereka subpangkalan, kita akan memberikan fasilitas yang sama seperti di pangkalan, sehingga harganya dapat kita kontrol menggunakan teknologi informasi,” jelas Bahlil.
Menanggapi kritik mengenai kurangnya sosialisasi kebijakan ini, Bahlil memastikan bahwa pemerintah terus mendampingi para pelaku usaha. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada subpangkalan.
“Saya menyadari bahwa ini adalah sistem baru, pasti akan ada penyesuaian. Kami akan terus memantau perkembangan dan memberikan asistensi. Penataan ini sangat penting kami lakukan sebagai bentuk komitmen kami kepada rakyat agar subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo juga mengarahkan agar tidak ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG akibat perubahan sistem ini. Melalui reformasi distribusi LPG, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran dan memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Tugas kami, sesuai perintah Bapak Presiden, adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Selain itu, tata kelolanya harus baik, dan rakyat harus segera mendapatkan apa yang mereka butuhkan, terutama terkait LPG. Jadi, mereka harus mendapatkan akses yang mudah, seperti yang diharapkan Bapak Presiden,” tambah Bahlil.