Kampiunnews | Jakarta – Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang melarang penjualan liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kg secara eceran mulai 1 Februari 2025 telah memicu kegaduhan di kalangan masyarakat. Dengan aturan baru ini, masyarakat hanya diperbolehkan membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Langkah pemerintah ini diambil dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengguna elpiji subsidi dapat memperoleh harga yang sesuai dengan ketentuan, setelah banyak laporan mengenai lonjakan harga yang tidak wajar. Namun, di lapangan, kebijakan ini justru mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam mendapatkan gas tersebut.
Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Nawasena Indonesia Emas, Gueseppe Kapoyos, mengungkapkan pandangannya. Ia setuju dengan pendapat pengamat politik dan keamanan, M Sutisna, yang menilai larangan penjualan gas LPG 3 kilogram di pedagang eceran telah menambah kesulitan bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Kapoyos merasa kebijakan ini tampak seperti upaya untuk merugikan citra Presiden Prabowo Subianto di mata rakyat.
“Kami, relawan Nawasena 08 yang tergabung di TKN Relawan Prabowo-Gibran, merasa kecewa dengan kegaduhan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Seharusnya, kita menciptakan suasana tenang bagi masyarakat, bukan sebaliknya,” ungkap Gueseppe Kapoyos di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Menurut Kapoyos, pemerintahan Prabowo-Gibran baru saja melewati masa transisi 100 hari kerja, dan para pembantu presiden harus bekerja sesuai dengan visi yang mengutamakan kepentingan rakyat. “Ini baru 100 hari pertama, jangan sampai membuat Presiden malu. Apapun alasannya, kebijakan harus mengutamakan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa banyak ahli yang siap berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jika sudah dipercaya oleh Presiden, mereka harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas negara.
Sebelumnya, pengamat politik dan keamanan, Muhammad Sutisna, mengungkapkan bahwa kekisruhan terkait gas melon berawal dari kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sutisna juga menyatakan kekecewaannya karena kebijakan tersebut tidak berasal dari instruksi langsung Presiden Prabowo.
“Sepertinya ada skenario yang mencoba membenturkan Presiden dengan rakyatnya. Kita semua tahu ketulusan Presiden Prabowo kepada rakyat tidak perlu diragukan,” kata Sutisna, sebagaimana dilansir RMOL (4/2/25).
Sutisna menambahkan bahwa mengingat kemarahan yang meluas di kalangan masyarakat, diharapkan Presiden Prabowo tidak berdiam diri agar situasi di masyarakat tidak semakin memburuk. Ia juga menyarankan agar Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri yang sering menimbulkan kegaduhan dan dianggap memiliki agenda tertentu.
“Jangan seperti Menteri Bahlil yang tiba-tiba mengeluarkan kebijakan kontroversial tanpa sosialisasi yang memadai. Menteri semacam ini sudah sangat layak untuk dicopot,” pungkas Sutisna.