Kampiunnews | Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum, bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedang mematangkan rencana aksi untuk mengendalikan banjir di wilayah Jabodetabek. Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, bersama Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membahas upaya pembebasan lahan untuk infrastruktur pengendalian banjir di Jawa Barat pada Senin (17/3/2025).
Wamen PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pengendalian banjir di Kali Bekasi dilakukan melalui pembangunan tanggul sepanjang 33,52 km. Dari total tersebut, 13,87 km sudah selesai dibangun, sementara 19,64 km lainnya masih menunggu proses pembebasan lahan.
“Mudah-mudahan, kita bisa segera melakukan identifikasi dan inventarisasi data mengenai bidang tanah, luas, dan status kepemilikannya. Dengan demikian, diharapkan pada bulan April, Gubernur Jawa Barat dapat menerbitkan penentuan lokasi (penlok), dan pada akhir Mei 2025, pembebasan lahan dapat dilakukan. Harapannya, pembangunan tanggul yang tersisa sekitar 19 km dapat dimulai pada bulan Juni,” ungkap Wamen Diana.
Diana juga menekankan bahwa pengendalian banjir di Jakarta dan Jawa Barat dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Penanganan struktural mencakup pembangunan tanggul, dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor, serta sodetan Ciliwung berupa terowongan sepanjang 1.268 meter, dan pengendalian banjir di sejumlah sungai di Jawa Barat.
Sementara itu, penanganan non-struktural meliputi pemberdayaan Komunitas Peduli Sungai, perizinan pemanfaatan sempadan sungai, dan pembersihan sampah di prasarana pengendali banjir. “Salah satu aspek penting adalah pengendalian sampah di daratan sebelum masuk ke sungai. Kami mohon kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, karena salah satu penyebab banjir adalah sampah yang menyumbat aliran sungai. Kami juga berharap bahwa pengendalian banjir ini mencakup pelestarian situ-situ serta penyelamatan lahan sawah irigasi dan bendungan demi swasembada pangan,” tambah Wamen Diana.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, telah disepakati untuk menertibkan setiap bangunan yang berada di atas wilayah sungai, termasuk badan dan sempadan sungai di Jawa Barat. Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 124 bidang tanah dan bangunan yang terletak di kawasan bantaran Sungai Bekasi, yang nantinya akan disinkronkan dengan data dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane. “Langkah ini diambil untuk pengendalian banjir di wilayah Bekasi dan Bogor secara komprehensif dalam konteks jangka menengah,” jelas Menteri Nusron.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menambahkan bahwa sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera menyusun kerangka acuan untuk kegiatan pembebasan lahan di wilayah sungai. Dedi menekankan bahwa kegiatan ini merupakan langkah positif dalam penanganan banjir di Jawa Barat. “Hari ini, kita sudah membahas aspek teknis, bukan lagi sekadar penanganan darurat, tetapi kita fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Kami menyambut baik inisiatif ini dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuannya,” ungkap Dedi Mulyadi.
Dalam rapat tersebut, Wamen Diana Kusumastuti didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Muhammad Adek Rizaldi, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PU Dwi Purwantoro, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Adenan Rasyid, serta Staf Khusus Bidang Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto.