Kampiunnews|Jatinangor – Bupati Tolikara Willem Wandik, S.Sos mengajukan 44 usulan program prioritas Kabupaten Tolikara kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk dimasukkan dalam Program Prioritas Pemerintah pada APBN Tahun Anggaran 2026.
Usulan tersebut dibawa langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tolikara Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos., M.Si., M.A. bersama Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Ny. Elisabet Y.F. Wandik dalam forum retret yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, 26–29 Oktober 2025.
“Dalam forum strategis ini, kami mengajukan 44 usulan agenda prioritas Kabupaten Tolikara agar masuk dalam program prioritas APBN 2026. Usulan ini menjadi bagian dari komitmen kami menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional,” ujar Bupati Willem Wandik di Karubaga, Papua Pegunungan, Minggu (26/10).
Menurut Willem, forum retret Kemendagri merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Usulan kami sangat urgen karena keterbatasan fiskal daerah dan kondisi geografis ekstrem di wilayah pegunungan. Diperlukan intervensi lintas kementerian agar pembangunan berjalan efektif dan merata,” tegasnya.
Dari total 44 usulan, fokus utama diarahkan pada empat sektor: ketahanan pangan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan budaya.
Untuk sektor pangan dan agrobisnis, Pemkab Tolikara mengusulkan pencetakan sawah baru seluas 1.000 hektare di Wari/Dow senilai Rp85 miliar, pembangunan jaringan irigasi teknis Rp80 miliar, serta pengadaan alat dan mesin pertanian.
Di bidang infrastruktur dan lapangan kerja, terdapat 12 usulan lintas kementerian, termasuk pembangunan jalan Karubaga–Wari sepanjang 70 km (Rp210 miliar), pembangunan Bandara Taiyeve/Wari (Rp194,9 miliar), serta pembangunan 100 unit rumah layak huni dan revitalisasi pasar di Kanggime, Kembu, dan Bokondini.
Untuk pembangunan SDM dan digitalisasi, Pemkab Tolikara mengusulkan pembangunan Sekolah Tinggi Pertanian Tolikara (Rp50 miliar), 12 unit puskesmas (Rp303,27 miliar), gedung rawat inap ibu dan anak (Rp12 miliar), serta pengadaan perangkat internet bagi 591 kantor distrik dan desa (Rp29,55 miliar).
Adapun sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif difokuskan pada pengelolaan Museum Kabupaten Tolikara (Rp6 miliar), pembinaan kesenian masyarakat, serta penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Wari/Douw bersama Kementerian ATR/BPN.
Sekda Tolikara Yosua Noak Douw menegaskan bahwa forum retret bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperjuangkan diplomasi fiskal daerah.
“Kami datang membawa suara masyarakat gunung agar program prioritas Tolikara memperoleh dukungan kebijakan dan pendanaan nasional. Forum ini memastikan Papua Pegunungan tidak tertinggal dalam agenda Indonesia Emas 2045,” ujarnya di Jatinangor.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Tolikara Elisabet Y.F. Wandik menyebut forum ini sebagai bentuk proaktif pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi pembangunan lokal.
“Tantangan geografis Tolikara sangat berat. Karena itu, kami butuh dukungan lintas kementerian agar pembangunan di pegunungan dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan,” kata Elisabet.
Yosua Douw menutup dengan menegaskan bahwa seluruh usulan tersebut merupakan langkah nyata Pemkab Tolikara untuk bergerak maju.
“Dari forum ini kami ingin memastikan pembangunan di wilayah pegunungan tidak lagi berjalan sendiri, tetapi terhubung langsung dengan jalur kebijakan nasional,” pungkasnya.