Kampiunnews|Jakarta – Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung–Rano Karno dinilai menunjukkan capaian positif. Sejumlah program strategis berjalan tepat sasaran, bahkan beberapa inisiatif yang sebelumnya belum direncanakan mampu direalisasikan secara optimal dan memberi dampak langsung bagi warga.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menilai satu tahun pertama kepemimpinan Pramono–Rano telah menempatkan Jakarta pada arah pembangunan yang progresif dan terukur. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian persoalan mendasar perkotaan dengan orientasi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting, manfaatnya benar-benar dirasakan warga Jakarta. Bukan sekadar kenaikan angka statistik,” ujar Yuke, Senin (23/2).
Menurutnya, penanganan banjir menjadi capaian yang paling terasa. Meski belum sepenuhnya tuntas, kebijakan memprioritaskan penataan Kali Ciliwung dinilai sebagai langkah konkret dan strategis. Selain itu, pengembangan jaringan transportasi hingga wilayah penyangga mulai menunjukkan dampak positif dalam upaya mengurai kemacetan, dengan catatan kebijakan tarif dan subsidi harus dikaji matang agar tetap berpihak pada masyarakat.
Di sektor lingkungan, pembukaan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) juga dinilai cukup aktif dalam setahun terakhir. Ke depan, persoalan pengelolaan sampah disebut perlu mendapat perhatian lebih serius.
Yuke menambahkan, respons publik terhadap kinerja Pemprov DKI relatif positif. Namun, ia mengingatkan tantangan keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan prioritas, termasuk dalam menangani kemiskinan, kesenjangan sosial, serta menjaga layanan pendidikan dan kesehatan tetap optimal.
Senada, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, menilai penguatan pelayanan publik dan perlindungan sosial menjadi capaian penting di tahun pertama kepemimpinan Pramono–Rano. Program penguatan jaring pengaman sosial, perluasan akses layanan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta kebijakan sekolah swasta gratis bagi masyarakat kurang mampu dinilai sebagai langkah progresif.
Rany juga mengapresiasi pembenahan birokrasi dan percepatan digitalisasi layanan sebagai bagian dari transformasi tata kelola Pemprov DKI. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan berbasis data, pengendalian inflasi daerah, serta pembangunan sumber daya manusia agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik.
Dalam sektor kesehatan dan sosial, pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai krusial agar bantuan dan layanan tepat sasaran. Sementara program sekolah swasta gratis dan penanganan stunting perlu diiringi pengawasan mutu, transparansi pembiayaan, serta konsistensi pendampingan di tingkat kelurahan.
“Secara umum, satu tahun pertama merupakan fase konsolidasi dan penataan. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberi masukan konstruktif agar kebijakan Pemprov DKI semakin efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga Jakarta,” pungkas Rany.