Kampiunnews|Kupang – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menempatkan Kota Kupang sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan yang konsisten dan relatif unggul di kawasan Bali Nusra. Capaian ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga ritme belanja, mempercepat realisasi anggaran, serta memastikan efektivitas penyaluran dana ke masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTT, Adi Setiawan, dalam pertemuan bersama Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di Ruang Kerja Wali Kota, Senin (20/4).
Menurut Adi, dalam tiga bulan terakhir, realisasi belanja daerah dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Kota Kupang tercatat lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di wilayah Bali Nusra. Hal ini menunjukkan adanya disiplin fiskal serta kemampuan menjaga momentum belanja pemerintah daerah.
“Kota Kupang ini termasuk yang performanya baik. Realisasi belanjanya terjaga dan penyaluran TKD-nya relatif tinggi. Ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.
Capaian tersebut sekaligus mempertegas posisi Kota Kupang sebagai salah satu rujukan praktik pengelolaan fiskal daerah di tingkat regional. Konsistensi dalam eksekusi anggaran dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga daya beli masyarakat.
Namun demikian, di balik capaian positif tersebut, DJPb juga memberikan sejumlah catatan strategis yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Kupang. Salah satu yang disorot adalah perlunya percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sektor kesehatan yang dinilai belum optimal.
Selain itu, realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) juga masih berada di bawah target, yang berpotensi berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik jika tidak segera ditindaklanjuti. Di sisi lain, potensi Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam juga dinilai belum tergarap maksimal akibat kendala administrasi dan pelaporan.
Catatan ini menjadi pengingat bahwa kinerja fiskal tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas penyaluran, ketepatan sasaran, serta kecepatan dalam memenuhi persyaratan administratif.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa capaian yang diraih tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi sekaligus memperbaiki aspek-aspek yang masih lemah.
“Kita tidak boleh lengah. Capaian ini harus kita jaga, bahkan kita dorong lebih baik lagi. Setiap peluang pendapatan harus dioptimalkan, dan setiap kewajiban administrasi harus dipenuhi tepat waktu. Ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya akurasi dan keselarasan data, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan angka yang sempat muncul di ruang publik, menurutnya, menjadi pelajaran penting tentang perlunya integrasi dan validasi data antar perangkat daerah.
“Data itu harus kita jaga bersama. Sekali ada selisih atau salah tafsir, dampaknya bisa luas. Karena itu, kita sepakat menggunakan data yang sudah tervalidasi,” jelasnya.
Secara konstruktif, penguatan tata kelola keuangan Kota Kupang ke depan tidak hanya bergantung pada percepatan belanja, tetapi juga pada peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas.
Pertemuan ini sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Kupang dan DJPb NTT dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Dengan capaian yang ada dan perbaikan yang terus dilakukan, Kota Kupang didorong untuk tidak hanya menjadi “lighthouse” di kawasan Bali Nusra, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan kinerja fiskalnya secara konsisten dan berintegritas. (red_tono)