Kampiunnews|Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi dalam program strategis pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar menyentuh masyarakat dan memberikan manfaat optimal.
“Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi,” tegas Gibran di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6/2026), sebelum bertolak melakukan kunjungan kerja.
Wapres menjelaskan bahwa reformasi tata kelola program-program prioritas merupakan langkah krusial yang harus dilakukan pemerintah. Menurutnya, komitmen penataan ini bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan dan program-program strategis yang telah dicanangkan.
Selain berfokus pada perbaikan tata kelola MBG, Gibran juga menaruh perhatian serius pada sektor ekonomi kerakyatan melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, kedua program ini menjadi pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh elemen mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya secara damai dan konstruktif terkait perbaikan program-program pemerintah. Ia menilai masukan dari para mahasiswa sangat berharga bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Terima kasih untuk masukan-masukannya yang konstruktif, terutama terkait MBG dan koperasi,” ujar Wapres.
Sebagai bentuk nyata keterbukaan pemerintah, Gibran mengajak lima orang mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka untuk bergabung dalam kunjungan kerjanya. Mereka berasal dari: Universitas Pelita Harapan, Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Jenderal Soedirman, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI)
Kunjungan kerja yang dijadwalkan pada 18-21 Juni 2026 ini akan menjangkau lima provinsi, yaitu: Nusa Tenggara Timur (NTT), Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah berjalan optimal di daerah, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal implementasi program-program strategis hingga ke tingkat daerah, serta membuka ruang partisipasi aktif dari elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dalam proses pengawasan dan evaluasi pembangunan.