Kampiunnews|Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas demi menjamin mutu program unggulan pemerintah. BGN bersiap melakukan audit total terhadap seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah, sekaligus berkomitmen menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kedapatan tidak layak atau melanggar standard operating procedure (SOP).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mendongkrak standar keamanan pangan, mutu layanan, serta tata kelola program prioritas peningkatan gizi nasional tersebut.
“Kami memanfaatkan momentum libur sekolah ini untuk menghentikan sementara aktivitas dan mengaudit seluruh dapur. Tujuannya, begitu anak-anak kembali masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah jauh lebih baik dan rapi,” ujar Agustina di Jakarta, Senin.
Salah satu fokus utama dalam audit ini adalah pembenahan integritas data. Agustina menyatakan akan mengawal ketat kinerja tim Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN untuk berkoordinasi dengan instansi pemegang data terkait guna memastikan validitas jumlah penerima manfaat.
Ketepatan data ini nantinya akan menjadi acuan baru bagi BGN dalam menata ulang skema insentif bagi SPPG. Skema ke depan tidak lagi menggunakan sistem rata rata, melainkan disesuaikan dengan volume riil penerima manfaat serta indikator kualitas hidangan yang disajikan.
“Kami berharap nilai insentif ke depan tidak bersifat tetap (fixed) sebesar Rp6 juta untuk semua satuan pelayanan. Sistem yang berjalan sebelumnya menyamaratakan insentif Rp6 juta, baik untuk pelayanan 1.500 penerima manfaat maupun yang hanya 500 orang,” jelas Agustina.
Melalui data riil penerima manfaat yang diperoleh pasca-audit, BGN optimistis penataan ulang insentif dan pengelolaan dapur MBG secara nasional akan jauh lebih adil, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan gizi anak-anak Indonesia.