Kampiunnews|Jakarta โ Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap lanjutan setelah Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).
Persetujuan tersebut menandai rampungnya seluruh rangkaian pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja). Selanjutnya, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat kerja Komisi III DPR RI untuk pengambilan keputusan tingkat pertama sebelum diteruskan ke Rapat Paripurna DPR RI.
Persetujuan laporan Timus dan Timsin dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari Timus dan Timsin dapat disetujui?” tanya Habiburokhman yang langsung dijawab setuju oleh anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
Habiburokhman menyatakan, dengan disetujuinya laporan tersebut, seluruh rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat Panja telah selesai.
Tahapan berikutnya dijadwalkan berlangsung melalui rapat kerja untuk mengambil keputusan tingkat pertama pada pukul 13.00 WIB. Hasilnya akan menjadi dasar bagi proses legislasi selanjutnya menuju Rapat Paripurna DPR RI.
Sementara itu, Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa Timus dan Timsin telah menuntaskan tugas perbaikan redaksional serta penyelarasan substansi pasal-pasal dalam RUU tersebut.
Penyisiran dilakukan terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, hingga penyesuaian redaksi berdasarkan hasil pembahasan Panja. Langkah ini bertujuan memastikan tidak terjadi pertentangan norma, perbedaan penafsiran, maupun ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya.
Timus dan Timsin juga menelusuri bagian penjelasan untuk diselaraskan dengan substansi ketentuan dalam batang tubuh RUU.
“Timus dan Timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja,” ujar Soedeson.
Rampungnya pembahasan di tingkat Panja menjadi tahapan penting dalam proses legislasi RUU Perampasan Aset. Publik kini menantikan keputusan tingkat pertama di Komisi III DPR RI, sekaligus arah pembahasan selanjutnya dalam upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.







