Kampiunnews|Jakarta โ Pemerintah memperketat pengawasan dan pembenahan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, transparansi penggunaan anggaran dan percepatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas dalam transformasi MBG 2.0.
Salah satu langkah yang diterapkan adalah mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). SPPG yang tidak memenuhi kewajiban tersebut terancam dihentikan pencairan dana operasionalnya.
“Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kebijakan tersebut dibahas dalam pertemuan Menko Pangan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dengan fokus pada penguatan akuntabilitas anggaran, penertiban operasional dapur, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga membahas efisiensi anggaran MBG sebesar Rp44 triliun melalui penyesuaian anggaran lembaga sekitar Rp38 triliun, insentif yayasan Rp2,5 triliun, biaya operasional dapur Rp3 triliun, serta penertiban rekening virtual bermasalah atau terindikasi ganda sekitar Rp500 miliar.
“Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara,” tegas Zulhas.
Selain pengawasan anggaran, pemerintah mempercepat operasional SPPG, terutama di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi. BGN melaporkan telah mengaktivasi 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Sebanyak 31 unit dinyatakan siap beroperasi, sementara lainnya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana.
Pemerintah merencanakan peresmian SPPG yang telah memenuhi persyaratan operasional pada minggu kedua Desember 2026.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) tahap dua untuk 26.885 SPPG berstatus aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.
Validasi penerima manfaat juga diperkuat melalui penerbitan SPS tahap tiga dengan mengacu pada pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Sementara SPS tahap empat akan mengatur penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berdasarkan data nama dan alamat yang telah divalidasi.
Pemerintah juga memperkuat aspek keamanan pangan untuk mencegah kasus keracunan makanan. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi satuan tugas MBG di daerah, peningkatan standar operasional, serta optimalisasi kamera pengawas atau CCTV yang berpotensi diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Salah satu opsi yang turut dibahas adalah pengembangan sistem penyajian prasmanan di sekolah dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas, evaluasi pelaksanaan, dan integrasi edukasi gizi dalam kegiatan kokurikuler.
Penertiban praktik percaloan dan penggunaan perantara yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan MBG juga menjadi perhatian pemerintah agar pengelolaan program lebih transparan dan efisien.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp173,2 triliun hingga Oktober 2026. Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan setiap dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Melalui transformasi MBG 2.0, pemerintah berupaya memperkuat pengawasan keuangan, memperbaiki validasi penerima manfaat, meningkatkan keamanan pangan, serta memperluas jangkauan layanan. Tantangannya, pembenahan tata kelola harus berjalan seiring dengan kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan pemerataan pelayanan di seluruh wilayah Indonesia.







