Kampiunnews|Jakarta – Gagasan menyatukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dalam satu kapal Koalisi Besar makin menguat dengan sang nahkoda Joko Widodo.
Pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dalam rangka merealisasi Koalisi Besar. Jika terjadi, maka untuk kali ketiga Prabowo Subianto akan head to head lagi dengan capres dari PDIP pada pilpres tahun 2024.
“Ini kan proses,” jawab Prabowo saat ditanya kemungkinan dirinya kembali melawan capres dari PDIP pada Pemilu 2024 usai bertemu Ketum PAN Zulkifli Hasan di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jaksel, Sabtu (8/4/2023).
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pun ikut merespons kemungkinan tersebut. Dia mengatakan saat ini urusan koalisi masih dalam tahap pembicaraan.
“Jadi ini kan bicara proses pembicaraan, tentu nanti berkunjung juga ke PDIP, nanti juga KIB bertemu dengan Gerindra mungkin lengkap kan namanya komunikasi ini proses perlu berjalan,” tuturnya.
Gerindra sebelumnya telah mengumumkan koalisi dengan PKB. Belakangan, wacana Koalisi Besar mencuat usai para ketum parpol koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu di kantor DPP PAN beberap waktu lalu.
Dalam pertemuan yang dihadiri Presiden Joko Widodo, tak nampak perwakilan dari PDIP dan NasDem. NasDem sendiri diketahui telah menjalin koalisi dengan PKS dan Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Sementara, PDIP memberi sinyal mau bergabung dengan koalisi besar dengan syarat RI 1. Hal ini kemudian diprediksi membuka kemungkinan Prabowo versus capres PDIP jilid 3.
Prabowo pernah head to head menghadapi capres dari PDIP, yakni Joko Widodo (Jokowi), pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jokowi terpilih sebagai presiden dalam dua kali Pilpres tersebut.
“Bisa saja terjadi lagi. Tapi kan sampai saat ini komunikasi masih terus berjalan, belum terbentuk koalisi permanen,” ujar Ketua Umum Kibar Indonesia, La Ode Budi Utama kepada kampiunnews, Minggu (9/4).
Menurut La Ode, saat ini posisinya masih rentan, bisa berubah. Belum ada kesepakatan antar partai yang tergabung dalam Koalisi Besar.
“Koalisi perlu membuat komitmen dan komunikasi yang lebih intens lagi karena untuk posisi pencapresan ini masih rentan berubah walaupun sudah saling bertemu dan membangun komunikasi,” tuturnya.
Jika terjadi head to head antara Koalisi Besar vs PDIP, artinya ini menggambarkan bahwa Jokowi punya pengaruh besar sebagai dirigen yang akan memainkan orkestra pilpres 2024.
Pertanyaan berikut, beranikah Jokowi membawa gerbong relawan setianya mendukung Prabowo, ataukah akan terjadi “kawin” paksa antara Koalisi Besar dan PDIP ?
Jika terjadi, siapa menjadi Capres dan siapa Cawapresnya ? Jika PDIP masih bersikeras memposisikan dirinya di Capres, pasti akan ditolak Gerindra dkk. Namun Koalisi ini baru bisa terjadi jika PDIP rela memberikan kursi Capres kepada Gerindra dkk.
Sementara itu peta politik pasca dibatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 juga mempengaruhi hasil survei yang dilakukan beberapa Lembaga survei.
Beberapa paparan survei, meskipun PDIP masih unggul, namun jaraknya dengan Gerindra makin dekat.
Survei Voxpopuli Research Center menunjukkan PDIP tetap unggul, tetapi elektabilitasnya turun menjadi 16,7 persen.
Sebaliknya dengan Partai Gerindra yang mengalami kenaikan elektabilitas, kini sebesar 15,2 persen. Sebelumnya elektabilitas kedua partai cenderung stabil sepanjang bulan September 2002 hingga Januari 2023, hingga berubah dalam tiga bulan terakhir.
Pada urutan berikutnya Golkar yang sebelumnya sempat terkoreksi kini naik elektabilitasnya menjadi 8,8 persen. Selain itu ada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga naik elektabilitasnya menjadi 5,7 persen.
“Elektabilitas PDIP turun, sedangkan Gerindra tampak menikmati kenaikan elektabilitas,” kata peneliti senior Voxpopuli Research Center Prijo Wasono, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (9/4/2023).
Turunnya elektabilitas PDIP terkait dengan respons sejumlah gubernur dari partai tersebut yang menolak kehadiran timnas Israel dalam rencana gelaran Piala Dunia U-20. FIFA akhirnya membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah dan terancam dikenai sanksi.
“Selain itu PDIP terkesan enggan mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset,” lanjut Prijo.
Padahal kata dia, jika undang-undang tersebut berlaku, bisa diterapkan terhadap sejumlah kasus korupsi dan penyelewengan oleh para pejabat negara yang tengah menyedot perhatian publik.
Berikut hasilnya :
- PDIP 16,7%
- Gerindra 15,2%
- Golkar 8,8%
- PKB 8,2%
- Demokrat 6,0%
- PSI 5,7%
- PKS 4,4%
- NasDem 3,5%
- PPP 2,3%
- PAN 2,0%
- Perindo 1,5%
- Gelora 1,4%
- Ummat 1,1%
- Hanura 0,6%
- PBB 0,4%
- PKN 0,1%
- Garuda 0,0%
- Buruh 0,0%
- Tidak tahu 22,1%