Kampiunnews I Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta setiap kepala daerah untuk mengawal proses verifikasi dan validasi data penerima bansos di daerahnya masing-masing. Permintaan mantan walikota Surabaya ini guna memastikan bansos tepat sasaran.
“Sekali lagi, saya tekankan bahwa data itu adalah usulan dari RT/RW, dan diusulkan kepada Bupati/Walikota. Kemudian, baru diajukan kepada saya untuk disahkan secara nasional. Jadi, ini data dari daerah,” katanya seperti dilansir laman resmi Kemensos, Rabu (12/4/2023).
Risma menjelaskan saat ini pihaknya menyalurkan program bansos reguler berupa sembako dan program Keluarga harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN/KIS) dan Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP). Bagi penerima manfaat bisa cekbansos.kemensos.go.id
Program-program tersebut untuk penanganan kemiskinan, guna mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Selain itu, terdapat bantuan dalam bentuk Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu (R-RST), hingga Permakanan bagi Lansia dan Disabilitas Tunggal, termasuk bansos lainnya (BLT BBM dan BLT Minyak Goreng).
“Kami memiliki program bansos reguler bersyarat, seperti Sembako dan PKH. Ini sebagaimana arahan Bapak Presiden. Jadi, bansos ini diberikan dengan harapan, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sehingga menekan terjadinya tindakan-tindakan, terutama yang berbau anarkis,” ujarnya.
Risma menegaskan masalah sosial terjadi di masyarakat bisa dapat ditangkal dengan mengentaskan persoalan pengangguran dan kemiskinan. Hal ini menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial.
“Salah satu pemicu terjadinya masalah sosial di masyarakat adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan,” katanya.