Kampiunnews|Jakarta – Di tengah panasnya tensi geopolitik global dan ancaman lonjakan harga energi, pemerintah mengklaim kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 masih dalam posisi aman. Bahkan, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026, meski harga minyak dunia berpotensi menembus level tinggi.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4). Dalam forum tersebut, Menkeu memaparkan bahwa APBN hingga triwulan I 2026 masih cukup kuat untuk menjadi bantalan utama menghadapi guncangan global.
“Kami siap menjaga harga BBM bersubsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026. Ini masih aman bahkan jika harga minyak mentah dunia rata-rata mencapai 100 dolar AS per barel,” tegas Purbaya.
Pernyataan ini menjadi sinyal penting di tengah kekhawatiran publik terhadap dampak konflik global terhadap harga energi, inflasi, dan daya beli masyarakat.
Secara fiskal, pemerintah mencatat pendapatan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, atau tumbuh 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Lonjakan itu terutama ditopang oleh penerimaan pajak yang melesat 20,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pemerintah menilai capaian ini sebagai sinyal bahwa aktivitas ekonomi domestik masih bergerak dan basis perpajakan nasional semakin solid.
Yang paling mencolok datang dari PPN dan PPnBM yang tumbuh sangat tinggi, yakni 57,7 persen. Angka ini dianggap sebagai indikator bahwa konsumsi masyarakat dan aktivitas usaha masih cukup agresif di awal tahun.
Tak hanya itu, PPh Orang Pribadi Pasal 21 juga tumbuh 15,8 persen, yang oleh pemerintah dibaca sebagai cerminan membaiknya pendapatan pekerja serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak setelah implementasi sistem Coretax.
Di sisi lain, PNBP tercatat mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meski secara tahunan turun 3 persen akibat pelemahan harga komoditas pada awal tahun, pemerintah menilai pos ini masih berada di jalur yang terkendali.
Sementara penerimaan tumbuh, pemerintah juga mempercepat belanja negara. Hingga triwulan I 2026, belanja tercatat naik 31,4 persen (yoy).
Kenaikan belanja ini menunjukkan pemerintah mulai mengakselerasi intervensi fiskal sejak awal tahun, baik untuk menjaga konsumsi, mendorong pertumbuhan, maupun meredam dampak gejolak eksternal.
Meski begitu, pemerintah menegaskan kondisi fiskal belum keluar dari jalur aman. Defisit APBN hingga Maret 2026 tercatat 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), level yang dinilai masih terkendali.
Dengan kata lain, pemerintah sedang memainkan dua peran sekaligus: menjaga disiplin fiskal, tetapi juga tetap agresif membelanjakan anggaran untuk menahan tekanan ekonomi.
Salah satu amunisi utama pemerintah untuk menghadapi risiko global adalah keberadaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun.
Dana ini menjadi semacam “bantalan darurat” yang bisa digunakan sewaktu-waktu jika tekanan eksternal memburuk, mulai dari lonjakan harga minyak, gangguan perdagangan global, hingga tekanan terhadap daya beli masyarakat.
Dengan cadangan itu, pemerintah ingin memberi pesan bahwa APBN tidak sedang rapuh, meski dunia sedang dibayangi ketidakpastian.
Di tengah berbagai tekanan, pemerintah juga menyoroti bahwa inflasi Maret 2026 masih terkendali di level 3,48 persen (yoy).
Namun, Menkeu menyebut angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tekanan harga riil. Jika efek anomali harga listrik tahun lalu dikeluarkan, maka inflasi Indonesia disebut hanya berada di level 2,51 persen.
Selain itu, sektor manufaktur juga masih menunjukkan daya tahan. Aktivitas industri disebut terus berada di zona ekspansi selama delapan bulan berturut-turut.
Optimisme pemerintah juga didorong oleh tren positif di sektor konsumsi, seperti penjualan kendaraan bermotor dan konsumsi semen, yang menunjukkan aktivitas ekonomi domestik belum kehilangan tenaga.
Dengan fondasi itu, pemerintah percaya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 bisa menembus 5,5 persen atau bahkan lebih.
Di tengah ancaman krisis energi, gejolak geopolitik, dan ketidakpastian global, pesan utama pemerintah cukup jelas: APBN Indonesia sedang diuji, tetapi belum terguncang.
Pemerintah kini berupaya menjaga agar tekanan global tidak langsung diterjemahkan menjadi beban baru bagi masyarakat, terutama lewat pengendalian inflasi, perlindungan energi, dan percepatan belanja negara.
“Keadaan APBN kita masih terjaga. Kita sudah hitung dengan teliti pertahanan berlapis-lapis untuk memastikan ekonomi kita aman dan rakyat terlindungi,” pungkas Purbaya.