Kampiunnews | Jakarta – Pengembangan ekonomi berbasis maritim di Provinsi Riau kembali menjadi perhatian publik, menyusul usulan sejumlah pihak untuk menghidupkan kembali gagasan besar Visi Riau 2020 yang pernah dicetuskan Brigjen TNI (Purn) H. Saleh Djasit, Gubernur Riau periode 1998–2003.
Menurut Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.H., M.Mar, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKALSC), potensi maritim Riau sangat besar namun belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
“Sebagai provinsi dengan garis pantai yang panjang dan kedekatan geografis dengan Selat Malaka, Riau memiliki modal kuat untuk menjadikan laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sektor perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, dan transportasi laut dinilai memiliki ruang ekspansi yang besar. Dalam konteks ini, visi maritim Saleh Djasit dianggap tidak hanya progresif, tetapi visioner. Gagasan tersebut bahkan menempatkan Laut Selat Lalang sebagai pusat konektivitas regional melalui konsep Integrated Maritime Economy.
“Konsep ini mengintegrasikan pelabuhan, kawasan industri, dan jalur distribusi dalam satu sistem logistik laut yang terpadu. Wilayah pesisir seperti Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, dan Indragiri Hulu dirancang menjadi simpul-simpul ekonomi terhubung,” jelas Capt. Hakeng.
Kala itu, Saleh Djasit menggandeng konsultan asing dan perusahaan besar seperti Caltex Pacific Indonesia (CPI), menginvestasikan lebih dari satu juta dolar AS untuk studi kelayakan berbasis data dan sains. Namun, dinamika politik dan lemahnya kelembagaan membuat proyek tidak berlanjut pasca-masa jabatannya.
“Inilah yang disebut lemahnya institutional memory. Tanpa sistem yang kuat, kebijakan bergantung pada figur, bukan keberlanjutan,” tegasnya.
Kini, di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur pelabuhan seperti di Buruk Bakul dan wilayah pesisir lainnya, Capt. Hakeng mendorong agar warisan pemikiran tersebut diaktualisasi melalui kepemimpinan Gubernur terpilih H. Abdul Wahid, M.Si. Ia menyebut konsep Riau Maritime Corridor sebagai pengembangan lanjutan Visi Riau 2020.
“Riau Maritime Corridor akan menjadi jaringan ekonomi maritim modern yang mendukung ekonomi biru (blue economy), pembangunan pelabuhan ramah lingkungan (green port), dan adaptif terhadap perubahan iklim,” tambahnya.
Capt. Hakeng optimis, dengan pemimpin muda visioner, transformasi ini bisa diwujudkan. Laut sebagai medium utama distribusi akan meningkatkan efisiensi logistik, menurunkan biaya produksi, dan mendorong daya saing produk lokal.
Untuk itu, pembangunan infrastruktur pelabuhan harus mengikuti pendekatan Port Connectivity and Integrated Maritime Development. Pelabuhan strategis seperti Dumai, Tanjung Buton, Pelabuhan RAPP Futong, dan Kuala Enok perlu disatukan dalam satu ekosistem logistik laut yang terintegrasi.
“Konektivitas maritim yang efisien akan memperkuat posisi Riau dalam rantai pasok nasional dan internasional, menjadikannya simpul logistik utama di wilayah barat Indonesia,” katanya.
Revitalisasi visi maritim ini, lanjutnya, bukan sekadar penghormatan simbolik, melainkan langkah konkret membangun masa depan Riau.
Capt. Hakeng menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pusat, swasta, dan akademisi dalam membangun fondasi maritim baru bagi Riau.
“Laut adalah masa depan. Riau punya semua yang dibutuhkan, modal geografis, sumber daya, dan SDM. Yang dibutuhkan sekarang hanya kemauan politik dan komitmen kolektif. Dengan momentum dan arah yang tepat, Riau bisa menjadi poros ekonomi maritim strategis di Asia Tenggara,” tutupnya.